Berita
Oleh Bara Ilyasa pada hari Selasa, 13 Okt 2015 - 20:15:29 WIB
Bagikan Berita ini :

DPR Bingung, Jokowi Bilang tak Mau Impor Beras, tapi Menterinya Bilang Ingin Impor

96143994_02151106012015_jokowi_sedih.jpg
Jokowi (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Markus Nari mempertanyakan alasan pemerintahan Joko Widodo yang melakukan impor beras. Padahal, kata Markus, Presiden Joko Widodo selalu mengatakan tidak akan impor beras tetapi menteri-menterinya malah melakukan impor beras.

Atas sikap yang mencala-mencle tersebut, Markus mempertanyakan komunikasi dan koordinasi menteri Jokowi satu sama lain.

"Ini sebenarnya informasi yang luar biasa bagi rakyat, katanya Jokowi tidak impor beras. Tetapi ini tak ada koordinasi di pemerintah, satu berbicara A satu berbicara B. Sama-sama menteri tapi berbeda, ini jadi jebakan presiden. Anggaran ini benar-benar menjadi koordinasi, tujuan kita agar koordinasi lebih baik," ujar Markus Nari saat rapat kerja dengan empat menteri koordinator Presiden Jokowi di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (13/10/2015).

Menjawab pertanyaan Markus, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan bahwa impor beras dilakukan karena Indonesia sedang mengalami akibat ancaman El Nino 2015.

Untuk itu, pemerintah melakukan kontrak dengan Thailand dan Vietnam untuk mengimpor beras satu juta ton beras. Tetapi jumlah tersebut tak terpenuhi karena stok beras milik Thailand dan Vietnam sudah dibeli oleh Filipina.

"Keputusan sudah kita ambil, kita akan menjalankan keputusan tersebut," tegas Darmin.

tag: #jokowi  #impor beras  #beras  #kabinet kerja  #menteri jokowi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Banyak Warga RI Berobat ke Luar Negeri, Komisi IX DPR Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Nasional

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 03 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini berpandangan pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional dan menjamin perlindungan hak pasien. Hal ini ...
Berita

Nilai Putusan MK Progresif, Ketua Komisi HAM DPR Sebut Legislator Perempuan Kini Punya Ruang Lebih Luas

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan adanya keterwakilan perempuan di setiap Alat Kelengkapan Dewan (AKD) hingga ...