Berita
Oleh Ahmad Hatim Benarfa pada hari Minggu, 18 Okt 2015 - 16:43:27 WIB
Bagikan Berita ini :

Setahun Pemerintahan Jokowi, Survei: Rakyat Tidak Puas

2jokowi_sedih.jpg
Presiden RI Joko Widodo (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Tingkat ketidakpuasan rakyat ternyata lebih tinggi daripada yang puas terhadap satu tahun kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).

Hal itu diungkapkan oleh lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi) dalam diskusi 'Setahun Jokowi-JK, Indonesia Sudah Sampai Mana?' di Cafe Dua Nyonya, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (18/10/2015).

Peneliti atau Pollster Kedai Kopi Hendri Satrio menjelaskan, dari kesimpulan persentase hasil survei yang dilakukannya, menunjukkan ketidakpuasan publik terhadap satu tahun kinerja pemerintahan Jokowi-JK mencapai 54,7 persen. Sedangkan yang mengaku puasa hanya 44,3 persen.

"Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak puas, 35,5 persen responden menilai karena harga bahan pokok tinggi. Sebanyak 3,7 persen karena pelemahan rupiah. Selebihnya karena lambannya penanganan asap. Lambannya penanganan asap itu juga menjadi poin-poin penting bagi responden yang tidak puas. Selain itu karena harga BBM yang tinggi, Susahnya lapangan kerja, kerja menteri yang tidak bagus, dan biaya kesehatan yang tak terjangkau," ungkapnya.

Disampaikan Hendri, sebetulnya tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi-JK meningkat jika dibandingkan dengan hasil survei yang dilakukannya pada bulan Juli lalu. Karena, kata dia, pada bulan Juli lalu responden yang menyatakan puas sebanyak 36 persenan.

"Walaupun perlu dicatat, Juli lalu responden kami hanya dari Jabodetabek dengan metode tatap muka. Nah karena ini nasional, jadi via telpon. Untuk survei yang saat ini, faktor yang menyebakan publik puas itu pertama, jaminan pelayanan kesehatan gratis 40,3 persen. Kedua, pendidikan gratis untuk rakyat miskin 12,5 persen. Ketiga, harga bahan pokok bisa di jangkau 9,7 persen. Keempat, tersedinya lapangan kerja 9,7 persen. Kelima, adanya rasa aman 9 persen. Keenam, pemerintahan tidak korupsi 8,3 pesrsen. Lainnya 8,3 persen, dan yang tidak menjawab 4,1 persen," jelasnya.

Dalam penyampaiannya, Hendri menjelaskan bahwa survei yang dilakukannya menjangkau responden yang tersebar secara meluas di berbagai propinsi di Indonesia.

"Nah, margin error 5 persen, jadi tingkat kepercayaannya 95 persen. 384 responden tersebar secara proporsional di seluruh Indonesia. Samplenya di luar jawa 48 persen dan di jawa 52 persen," jelasnya.

Ia juga menyebutkan, mayoritas responden berlatar pendidikan tamat SMA, kemudian tamat S1, yang tidak menjawab 1,3 persen.

"Kalau dianggap apakah ini mewakili kelas atas atau menengah, ini lebih tepat mewakili kelas menengah karena kebanyakan tamatan SMA. Pekerjaannya paling besar ibu rumah tangga, pegawai swasta, PNS, wiraswasta, mahasiswa, guru, petani, dan purnawirawan," ujarnya.

Sementara dari tingkat penghasilan, rata-rata responden berpenghasilan 2 juta ke atas. Sedangkan dari latar agama, mayoritas Islam 72 persen dan paling sedikit Konghucu hanya 1 persen. Lalu suku terbanyak Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, Banjar, Betawi, Aceh, Sulawesi, Bali, Madura, Sasak, Ambon dan Papua. (mnx)

tag: #setahun kinerja jokowi  #rapor merah jokowi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Berita Lainnya
Berita

DPR Sebut RUU Penyiaran Tak Berangus Kebebasan Pers

Oleh Sahlan Ake
pada hari Selasa, 14 Mei 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi merespons kritik terhadap draf Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Menurutnya, tidak ada unsur ...
Berita

Formappi Desak DPR Segera Selesaikan 45 RUU di Akhir Masa Jabatan

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus mendesak DPR segera merampungkan 45 RUU yang masuk Prolegnas 2024. Ia menyebut RUU yang harus ...