JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menyandera RAPBN 2016 selama di dalamnya untuk kepentingan rakyat banyak. Namuh berhak mengkritisi usulan pemerintah.
Menurutnya, tarik ulur RAPBN 2016 di akibatkan DPR berhak untuk mengkritisi semua pengajuan yang diminta oleh pemerintah. Untuk itu, setiap pembahasannya tidak boleh gegabah apalagi tanpa kajian yang mendalam.
"Itu hak DPR yang diajukan oleh pemerintah. Tentu saat membahas anggaran DPR punya hak mengkritisi. Tegas PKS tidak ada niatan sandera menyandera secara politis," kata Jazuli di Kantor DPP PKS, TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (23/10/2015).
Oleh karenanya, Jazuli menilai dinamika yang saat ini terjadi merupakan kewajaran. Ini mengingat bila DPR salah langkah dalam mengesahkan maka publik akan kecewa dengan kinerja anggota dewan.
"Kalau kita minta pemerintah menjelaskan tapi pemerintah ga bisa jelaskan wajar dong kita kritisi. Kalau sekarang udah disuntik Rp 30 sampai Rp 40 triliun tapi untungnya turun, apa gak boleh DPR mengkritisi," papar Jazuli memberikan gambaran.(ris)
