JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa menyatakan siap mengantar para penyandang disabilitas jika ingin bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk membicarakan soal regulasi pelatihan yang dilakukan oleh Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa (BBRVBD)‎.

Sebelumnya, Khofifah mengaku, pihaknya sudah mendengar adanya wacana dari Asosiasi Penyandang Disabilitas untuk bertemu Wapres JK tersebut.

Ketua Muslimat NU ini menjelaskan, pertemuan itu nantinya bakal membahas keinginan regulasi dari warga yang memiliki kebutuhan khusus dalam melakukan pelatihan BBRVBD sebagai modal dirinya bekerja di lingkungan masyarakat.

"Saya mendengar bahwa ada asosiasi penyadang disabilitas tidak menginginkan pemerintah yang membahas regulasi itu," kata Khofifah di Jakarta, Selasa (27/10/2015).

"Mereka menginginkan Wapres yang merancang regulasi karena Inpres (Intruksi Presiden) adalah cara yang paling efektif lantaran dianggap mampu menggerakkan seluruh kekuatan di pemerintahan," ungkapnya.

Menurut dia, para penyandang disabilitas menginginkan pengayaan review dari kurikulum pelatihan di BBRVBD. Sebab, apabila rancangan regulasi dilakukan Wapres JK maka akan memberikan fasilitas dan pekerjaan diseluruh kementrian yang ada.

"Misalnya Menteri Perhubungan yang mereka inginkan dapat memberikan akses penyandang disabilitas. Seperti motor tidak boleh masuk pedestrian saya kira Inpres memiliki itu dan dia akan menjadi milik semua kementerian," paparnya.

"Kalau regulasi tersebut ada di dalam Inpres, nantinya ada sekolah inklusif yang memiliki fasilitas untuk penyandang disabilitas, makanya kita adakan diskusi publik hari ini," tambah Khofifah.

Lebih jauh, Khofifah mengaku, pihaknya memahami keinginan dari para penyandang disabilitas tersebut. Oleh karenanya, dia pun berharap para penyandang sosial dapat mempercepat rencana pertemuan kepada orang nomor dua di Indonesia itu segera dijadwalkan.

"Saya paham pemikiran teman-teman untuk bertemu Wapres. Kenapa? Karena persoalaan regulasi tidak hanya ada di Kemensos saja tapi disemua kementerian ada tentang pendidikan, kesehatan dan lain-lain," ujar Kofifah.

"Saya berharap pertemuan itu dapat dilakukan dengan segera karena saya takut Kemensos dianggap tidak sanggup untuk mengurusi regulasi itu," pungkasnya. (mnx)