JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Rencana DPR membentuk Panitia Khusus Kebakaran Hutan dan Lahan (Pansus Asap) ditentang sejumlah pihak karena dianggap akan mengganggu kerja pemerintah. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman memastikan, Pansus Asap yang bergulir di DPR hanya instrumen pengawasan biasa.
"Itu model pengawasan biasa yang sudah kita lakukan," kata Sohibul Iman di Kantor DPP PKS, MD Building, TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (29/10/2015).
Pria yang akrab disapa Kang Iman ini menjelaskan, salah satu tugas DPR adalah melakukan pengawasan terhadap pemerintah. DPR bisa memanggil pemerintah setiap saat lewat rapat bersama. Menurutnya, PKS melihat pemerintah belum cukup serius dalam proses penanggulangan dan penanganan bencana asap.
"Maka kita masuk ke pengawasan yang lebih intensif lewat pansus," terang Kang Iman.
PKS, papar Kang Iman, memastikan Pansus Asap bukan instrumen yang digunakan untuk menggiring isu-isu liar.
"Semua tergantung respons pemerintah. Jika responsnya positif tentu tidak akan muncul isu liar," tegas Kang Iman.
PKS berharap Pansus Asap bisa digolkan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang akan digelar Jumat (30/10/2015).
"Sudah ada lima fraksi yang setuju, kita lihat perkembangan semoga disepakati," ujar dia. (mnx)
