JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai, pembangunan gedung baru DPR Rp 740 miliar yang dimasukan dalam RAPBN 2016 layak untuk dibatalkan.
Sebab, dalam pembahasannya gedung baru tersebut tidak dijelaskan secara transparan terhadap Fraksi maupun masyarakat.
"Layak untuk dibatalkan karena ini terkesan konspirasi yang dilakukan pimpinan DPR dengan kesekjenan DPR," kata Peneliti Formappi Lucius Karus saat dihubungi, Jakarta, Sabtu (31/10/2015).
Lucius mengungkapkan kalau janji parlemen moderen yang menjunjung tinggi nilai transparansi hanya hisapan jempol semata. Ditambah format perencanaan gedung baru ini hingga sekarang tidak jelas sudah sejauh mana.
"Parameter parlemen modern itu kemana? Transparansinya saja tidak ada. Tiba-tiba dibacakan sudah masuk dalam RAPBN 2016. Jadi wajar bila wacana ini mengundang protes," jelasnya. (mnx)
