Berita
Oleh Syamsul Bachtiar pada hari Selasa, 01 Des 2015 - 17:28:24 WIB
Bagikan Berita ini :

Menggelikan, Golkar Minta Sidang MKD Kasus Setnov Dihentikan

61akbar-faisal.jpg
Akbar Faisal (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dari Fraksi Golkar Kahar Muzakir meminta kasus pencatutan nama Presiden oleh Ketua DPR Setya Novanto dihentikan.

"Benar itu terjadi. Golkar yang getol meminta itu cuman Golkar tapi juga dibantu Gerindra dan PPP yang terus bermanuver," kata anggota DPR dari Fraksi Nasdem Akbar Faisal di gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (1/12/2015).

Menurut Akbar, alasan Muzakir tidak jelas dan membingungkan. "Membingungkan. Tanyakan langsung sama yang bersangkutan," sambung Akbar.

Akbar mengaku kaget dengan pandangan Muzakir. Menurutnya, Bagaimana bisa kasus sebesar ini diminta oleh anggota majelis kehormatannya untuk dihentikan.

"Tapi bagi saya gak ada alasan untuk kasus ini diberhentikan, apa alasannya. Jujur saya bingung dengan permintaan dengan rekomendasi penghentian kasus ini," tegasnya.

Bagi Akbar, permintaan Muzakir melawan logika dan tata aturan yang berlaku di MKD. "Makanya saya bingung. Jujur saya," tukas dia.(yn)

tag: #mkd  #pencatut-nama-jokowi  #setya-novanto  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
PEMPEK GOLDY
advertisement
KURBAN TS -DD 2025
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Soroti Bencana Alam di Sejumlah Wilayah RI, Puan Minta Pemerintah Mitigasi dan Sigap Tangani Korban

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 07 Jul 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti berbagai bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia belakangan ini, termasuk banjir dan tanah longsor. Ia mendorong ...
Berita

Ketua Umum SOKSI Percaya Pembuat UU Tidak Larut Putusan MK 135/2024 Demi Indonesia Emas dan Masa Depan Bangsa

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 135/PUU-XXII/2024 pada 26 Juni 2025 lalu yang menyatakan bahwa “Pemilu Nasional (Presiden, DPR, dan DPD) dan Pemilu Daerah ...