JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah membahas hampir seluruh rancangan anggaran yang diajukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016.

"Tinggal penyempurnaan saja. Pertama penyesuaian besaran dan balancing anggaran," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (14/12/2015).

Taufik mengatakan dalam pembahasan anggaran selama satu pekan terakhir, ada beberapa anggaran yang dicoret. sehingga harus ada anggaran di nomenklatur lain yang mengalami penebalan.

Hal-hal seperti itulah yang menurutnya akan ditinjau ulang oleh Banggar DPRD.

Selain itu, kata Taufik, Banggar juga akan menerima hasil analisa investasi Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMD) DKI. Hal ini juga untuk menentukan besar penyertaan modal untuk BUMD.

Taufik memastikan jika semua proses itu berjalan lancar, maka tidak menutup kemungkinan hari ini juga nota kesepahaman KUA-PPAS DKI 2016 sudah bisa ditandatangani.

"Mungkin sore penandatanganannya dan itu tidak mesti diacarakan," katanya.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Provinsi DKI telah terlambat menyerahkan draf KUA-PPAS untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 ke DPRD karena revisi yang dilakukan beberapa kali.

Seharusnya, draf tersebut diberikan pada 30 November lalu. Namun, Ahok kembali melakukan evaluasi terhadap isi KUA-PPAS sehingga semua target penyelesaian menjadi tidak tepat waktu.

Kini, Badan Musyawarah DPRD telah menjadwalkan kembali terkait pembahasan anggaran. Target baru penandatanganan MoU KUA-PPAS 2016 dan target penyerahan APBD DKI 2016 kepada Kemendagri adalah 21 Desember mendatang. (mnx)