JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Gerindra Ramson Siagian mengingatkan presiden agar tidak terjebak untuk menyepakati rencana kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said tentang dana pungutan ketahanan energi.
Ramson mengatakan, rencana kebijakan tersebut tidak memiliki legitimasi hukum yang jelas.
"Kalau Presiden Jokowi mau ikut-ikutan memeras rakyat dengan melakukan pungutan semisal Rp200-Rp 300 per liter premium dan solar harus dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang ditandatangani Presiden. (Pungutan) Itu bisa menjadi jebakan ke Presiden, karena rakyat merasa diperas dan akan melakukan perlawanan, itu berbahaya," ujar Ramson di Jakarta, Rabu (30/12/2015).
Ramson menyatakan, tidak menutup kemungkinan kebijakan tersebut justru akan menjadi pukulan bagi presiden. Karena akibat kebijakan tersebut, lanjut dia, bisa saja rakyat menggalang kekuatan massa sebagai kritik terhadap langkah itu.
"Ya kalau dipaksakan, dan rakyat merasa dipaksa dan diperas ya kemungkinan itu ada," pungkasnya.(yn)
