JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Tanah RS Sumber Waras, di Jalan Tomang Utara, Grogol, Jakarta Barat dipastikan mangkrak. Padahal, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, secara resmi telah membeli lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) pada tahun 2014, dengan anggaran sebesar Rp 800 miliar pada APBD Perubahan 2014.
Namun, hingga kini nasib lahan yang terindikasi korupsi tersebut tidak jelas,sehingga belum ada tanda-tanda pembangunan ataupun pengosongan lahan.
Selain itu, lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW), yang dikuasai YKSW masih bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dengan luas seluas 3,6.4 hektare.
Sementara, berdasarkan aturan lahan HGB, adalah tanah milik negara yang dipinjamkan untuk kepentingan umum atau pegawai negara. Sehingga memiliki jangka waktu dan harus dikembalikan kembali kepada negara.
Wakil Ketua Panitia khusus (Pansus) DPRD RS Sumber Waras Prabowo Soenirman mempertanyakan, kepada Pemprov DKI apakah tanah itu sudah bersertifikat menjadi aset milik DKI atau belum.
Menurutnya, masalah pengadaan lahan untuk RS kanker dan jantung di Jakarta harus diperjelas. Sebab, membelinya menggunakan uang APBD.
Misalnya, apakah sudah balik nama Pemprov dan kapan akan dibangun (selengkapnya lihat grafis). "Sayang ini uang Rp 800 miliar soalnya,’ uang yang tidak sedikit," kata Prabowo di gedung DPRD, Jakarta, kemarin (25/1/2016).
Padahal, menurut dia, jika Pemprov sabar sampai Mei 2018 tidak perlu mengeluarkan uang sebanyak itu untuk membeli lahan.
Namanya, HGB hanya dipinjamkan dengan jangka waktu yang ditentukan. "Berarti kalau waktunya habis ya kembali milik negara dong," tegas Prabowo.
Bahkan, dia juga menuding, tanah yang dibeli dari YKSW belum dicatat oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Jika, itu terbukti lahan itu masih bersertifikat HGB, Pemprov DKI akan rugi. "Berarti itu belum milik Pemda," ketusnya.
Karena itu, dia menyarankan, agar Pemprov harus segera melakukan balik nama. "Biar resmi milik pemda," jelas Prabowo.
Disisi lain, politikus Partai Gerindra DKI itu menyatakan, banyak kejanggalan pada proses pembelian lahan Sumber Waras yang dilakukan pihak eksekutif.
Misalnya, tanggal mundur uji publik, lantaran surat undangan tertanggal 10 Desember dan kegiatan digelar dua hari sebelumnya.
"10 Desember juga digelar rapat persiapan pembelian lahan dan ada berita acara kesepakatan harga. Ini sangat enggak mungkin. Begitu cepat prosesnya," sangsi mantan dirut PD Pasar Jaya ini.
Tidak hanya itu, Prabowo juga menyoal tentang tunggakan PBB oleh YKSW. Sebab, telah diingatkan pada rapat 22 Juli, agar memperhatikan tunggakan listrik, air, dan PBB.
Meskipun, telah bersurat ke Dinas Pajak, tapi akta pelepasan jual beli sudah dilakukan. Sehingga akhirnya di akhir Desember keluar surat yang menyatakan Sumber Waras mempunyai utang Rp10 miliar. "Ini juga janggal," ketusnya.
Selanjutnya, adalah soal notaris. Sudah tahu lahan ada di Barat, tapi menggunakan notaris dari Selatan. "Ahok ini sepertinya tidak membaca UU UU No. 2/2014 dan PP No. 37/1998. Terus, pada Pasal 12 ayat (1) PP No. 37/1998 disebutkan, bahwa daerah kerja pejabat pembuat akta tanah (PPAT) adalah satu wilayah kerja kantor pertanahan kabuten/kotamadya daerah tingkat II," beber Prabowo.
Karenanya, mantan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu berkeyakinan, bahwa pembelian lahan untuk menyelamatkan RS Sumber Waras untuk membangun RS khusus kanker dan jantung hanya dilakukan demi kepentingan sesuatu yang lain. "Ini kayaknya cuma motif aja," tandasnya.
Sementara itu, dihubungi terpisah, Kepala BPKAD DKI Heru Budi Hartono mengaku, lahan RS Sumber Waras sudah tercatat pada aset Dinasi Kesehatan (Dinkes) DKI. Namun, sertifikatnya masih diurus. "Sedang diurus," kata dia singkat. (lih)
