JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi mengatakan, pemanggilan pertama kepada Anggota Fraksi Hanura, Fahmi Zulfikar Hasibuan, terkait dugaan pelanggaran etik atas pengadaan UPS, baru membahas alur penganggaran APBD-Perubahan 2014.
"Tadi kita cuma mau mendengarkan penjelasan Pak Fahmi yang diketahui terkait UPS. Beliau cerita aja alur itu, yang beliau ketahui," ujar Suhaimi di Gedung DPRD, Jakarta, Rabu (3/2/2016) kemarin.
Karenanya, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengklaim, BK memutuskan sidang tersebut digelar tertutup.
"Nanti, kedepannya bisa terbuka," ucapnya.
Suhaimi menegaskan, pihaknya bakal kembali memanggil Fahmi pada pertemuan selanjutnya. Termasuk pihak-pihak lain yang dianggap perlu dimintai keterangan.
Meski begitu, BK kata dia, bakal menggelar rapat internal terlebih dahulu untuk menentukan jadwal dan agenda sidang selanjutnya.
"Setelah ini, baru diputuskan," tandasnya. (mnx)
