JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pihaknya telah menemukan penyelewengan dana otonomi khusus (Otsus) di Papua dan Papua Barat.

Hal itu disampaikan Luhut saat Rapat Kerja dengan Komite I DPD RI bersama Kepala BIN Sutiyoso di Gedung DPD RI Jakarta, Selasa (09/02/2016).

“Kami sudah memerintahkan BPKP untuk mengaudit pemerintah daerah di Papua, agar persoalan itu tidak berlarut-larut dan kesejahteraan rakyat Papua segera terwujud,” jelasnya.

Senada dengan Menkopolhukam, Kepala BIN Sutiyoso juga mengakui bahwa di beberapa daerah di Papua masih banyak masyarakat yang miskin.

Sutiyoso bahkan menilai ada kesalahan dalam rencana pembangunan di Papua.

"Perdasus untuk jadi guide pelaksana otsus, alokasi pembagian dana otsus. Banyak praktik penyelewenagan dana otsus. Perlu adanya KPK menindaklanjuti temuan BPK," tandas Sutiyoso.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komite I DPD RI Yanes Murib meminta agar Menkopolhukam segera menindak tegas jika memang ada kepala daerah atau pejabat di Papua yang nakal dan korup.

"Bapak tadi sampaikan perlu ada audit otsus Papua. Karena dana yang besar itu pengelolaannya tidak jelas. Yang perlu dibenahi adalah kepala-kepala daerah. Virus korupsi juga banyak di daerah," tandas Yanes.

Menurutnya, kepala BIN pasti sudah punya data soal itu. Begitu pun dengan Menko Polhukam kata dia, yang juga mempunyai kewenangan. Sehingga ia meminta agar Luhut tidak hanya mengumbar ke publik saja.

“Jadi sejauh mana jajaran pemerintah menegakkan hukum di Papua. Jangan-jangan bapak bisa bergaung tapi tidak punya taring untuk kepala daerah yang tidak benar dalam mengelola dana daerah," tegas Yanes. (iy)