JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean merasa prihatin dengan sikap pemerintah Jokowi dalam menyikapi keberadaan Freeport selama ini.

Demikian disampaikan Ferdinand saat menanggapi perpanjangan izin ekspor konsentrat yang dilakukan MenESDM kepada Freeport.

"Yang pasti kita sangat menyayangkan dan sangat menyesalkan sikap pemerintahan presiden Jokowi terkait kebijakan dan kelonggaran yang diberikan kepada Freeport," kata dia saat dihubungi TeropongSenayan di Jakarta, Kamis (18/02/2016).

Menurutnya, Pemerintah ini sepertinya hendak berniat menabrak semua aturan untuk mendapatkan uang.

Karena, lanjut dia, hanya uanglah yang dianggap mampu menyelamatkan pemerintah ini dari gempuran publik yang faktanya sampai saat ini pemerintah tidak mampu berbuat banyak bagi negara kecuali sibuk menghalalkan segala cara untuk bisa mempertahankan kekuasaannya termasuk salah satunya memberikan dan memperpanjang ijin ekspor konsentrat Freeport meski menabrak undang-undang Minerba.

"Sementara kita tidak mendapat nilai lebih. Buktinya bea keluar masih sangat rendah, dana jaminan smelter tidak disetorkan. Ini benar-benar tidak berkeadilan sosial, sangat disayangkan memang pemerintah ini tidak berpihak kepada negara tapi berpihak pada kepentingan asing," tegas dia.

Dengan diperpanjangnya izin ekspor konsentrat tersebut, kata dia, bahwa hal tersebut membuktikan adanya ketidakberdayaan pemerintah dengan intervensi asing.

"Pemerintah berhasil di dikte oleh Freeport karena Freeport tahu pemerintah ini sedang telanjang dan lapar. Yang pasti akhirnya akan nunduk jika dikasih makan. Inilah yang terjadi bahwa pemerintah yang sedang butuh akhirnya nunduk pada keinginan Freeport karena akan mendapatkan uang dari bea keluar meski tidak sebanding dengan harga diri bamgsa," tandas dia.

Saat ditanya solusi seperti apa yang seharusnya dilakukan mensikapi kondisi tersebut, Ferdinand mengatakan bahwa tidak ada yang bisa diharapkan dari pemerintah saat ini dalam mensikapi keberadaan Freeport.

"Tidak ada solusi yamg bisa diharap dari pemerintah ini jika mentalnya masih mental inlander. Solusi apa yang bisa kita harapkan? Tidak ada kalau dari pemerintah. Mungkin satu-satunya solusi adalah, Jokowi segera evaluasi semua kementrian dan Jokowi segera bersikap tegas pro rakyat," tegas dia.

Tak hanya itu, kata dia, selain tak bisa berharap banyak pada pemerintah terkait Freeport, masyarakat juga sudah kehilangan harapan terhadap para wakil-wakilnya di Senayan yang sama sekali tidak serius mensikapi persoalan yang ada di Freeport selama ini.

"Coba kita lihat akhir tahun lalu, DPR begitu menggebu-gebu ingin bentuk pansus, tapi faktanya sekarang apa yang terjadi? Pansus tidak terbentuk, semua masuk angin.Yang bisa kita lakukan adalah menghimpun kekuatan rakyat untuk mendesak pemerintah, atau menghimpun kekuatan bangsa menasionalisasi Freeport," pungkas dia. (Icl)