JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Di antara yang sudah ditengarai sebagai bagian dari mafia migas adalah Petral, anak perusahaan Pertamina yang khusus menangani pembelian minyak dari luar negeri. Petral berkantor pusat di Singapura. Nasibnya, akan ditentukan oleh Faisal Basri yang kemarin ditunjuk Menteri ESDM Sudirman Said menjadi Ketua Komite Reformasi Tata Kelola Migas.
Selain Petral, Faisal juga akan menangani nasib SKK Migas. Nasib institusi seperti Petral, umpamanya, kata Faisal, akan ditentukan dari hasil kajian komite ini. "Jika, misalnya, temuan menunjukkan Petral menjadi wadah yang menyuburkan praktik mafia migas, maka lembaga ini bisa saja dirombak total atau malah dilikuidasi," kata Faisal saat mendampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, di gedung Kemenerian ESDM, di Jakarta, Minggu sore (16/11/2014).
Menurutnya, untuk memberantas mafia migas itu tidaklah mudah, maka dari itu saya meminta seluruh masyarakat Indonesai untuk mendukung dirinya. "Ini semua untuk kepentingan rakyat. Mafia migas tidak datang begitu saja, dia datang dari ruang yang gelap," katanya.
Faisal juga akan mengevaluasi keberadaan SKK Migas. Melalui komite ini, kata ekonom FE UI ini, diharapkan dapat ditetapkan formulasi kelembagaan SKK Migas yang sesuai dengan konstitusi dan dapat diandalkan untuk mempercepat kedaulatan energi di tanah air.
Apa saja tugas yang harus dikerjakan Faisal. Ada empat yang utama. Pertama, mengkaji seluruh kebijakan dan aturan main tata kelola migas dari hulu hingga hilir yang memberi peluang mafia migas beroperasi secara leluasa. Kebijakan dan aturan main yang teridentifikasi menyuburkan praktik mafia migas akan dihapus dan atau diubah.
Kedua, menata ulang kelembagaan, termasuk di dalamnya memotong mata rantai birokrasi yang tidak efisien. Ketiga, mempercepat revisi UU Migas dan memastikan seluruh subtansinya sesuai dengan konstitusi dan memiliki keberpihakan yang kuat terhadap kepentingan rakyat. Keempat, mendorong lahirnya iklim industri migas di Indonesia yang bebas dari para pemburu rente di setiap rantai-nilai aktivitasnya.
Sementara itu, Menteri Sudirman mengatakan, rakyat Indonesia sudah saatnya memperoleh kembali haknya mendapatkan energi secara adil. "Salah satu langkah awalnya, pemerintah melalui Kementerian ESDM memutuskan membentuk Komite Reformasi Tata Kelola Migas. Komite ini diketuai oleh Faisal Basri, sosok yang dikenal luas memiliki integritas dan kompetensi," cetus Sudirman.
Menurut Sudirman, keberadaan Komite Reformasi Tata Kelola Migas saja jelas tidak cukup untuk mewujudkan kedaulatan energi. Karena itu, Pemerintah melalui Kementerian ESDM akan terus mengeluarkan kebijakan, regulasi, dan program kerja untuk mendobrak berbagai kebuntuan dan jebakan yang menghalangi upaya Bangsa Indonesia mewujudkan kedaulatan energinya.
Faisal Basri sendiri mengaku baru diberi tahu penunjukan dirinya tadi pagi. "Saya baru dapat kabar tadi pagi. Dengan penunjukan ini saya akan bekerja keras untuk memberantas mafia migas dan tata kelola migas yang benar di Indonesia," Faisal yang juga pernah menjadi penasihat bidang ekonomi Presiden Abdurrahman Wahid. (b)
