JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Juru Bicara Presiden Johan Budi mengungkapakan Presiden Joko Widodo tidak senang dan memprihatinkan beberapa peristiwa yang memperlihatkan beberapa menteri saling 'menyerang' di ranah publik.

"Tentu Presiden tidak happy situasi yang seperti ini. Dan kembali beliau menegaskan untuk menghentikan situasi ini," kata Johan Budi di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/3/2016).

Dia mengungkapkan, Presiden hanya membolehkan perdebatan para menteri terjadi di rapat terbatas atau rapat kabinet saja.

"Dan ini sudah pernah disampaikan oleh Presiden yang dengan bahasa jangan gaduh di luar," kata Johan Budi menjawab pertanyaan wartawan.

Johan mengungkapkan Presiden marah pada situasi belakangan ini yang terlihat semakin meruncing, bahkan menjadi perseteruan antarmenteri yang saling menyerang pribadi.

"Jadi kembali ditegaskan oleh Presiden, cukup, hentikan itu, ke depan siapa pun pembantunya untuk kembali memposisikan bahwa menteri itu adalah pembantu presiden," tegas Johan.

Johan mengatakan Presiden sangat mengakomodasi perbedaan pendapat, namun hanya terjadi dalam Rapat Terbatas atau sidang kabinet.

"Ketika sudah menjadi keputusan dalam rapat terbatas atau sidang kabinet, maka menteri harus melaksanakan itu karena sudah dibuka ruang untuk diskusi oleh Preasiden," ujar dia.

Johan menegaskan residen akan mengevaluasi kinerja dan pencapaian para menterinya.

"Evaluasi dalam bentuk apa, saya kira Presiden yang tahu," kata Johan.

Diketahui, polemik teranyar antara menteri Jokowi terjadi antara Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said.

Rizal berkali-kali menyampaikan hasil kajian mendalam pihaknya bahwa skenario pengembangan yang paling besar memberikan manfaat bagi rakyat, terutama warga Maluku, adalah membangun kilang di darat (onshore). Rizal juga menyatakan bahwa tak lama lagi pemerintah mengumumkan keputusan itu.

Namun, isu ini menjadi polemik karena pihak Menteri ESDM, Sudirman Said, terus "ngotot" mempertahankan skenario membangun kilang di lepas pantai (offshore) mengikuti arahan dari perusahaan tambang asing, Inpex dan Shell.(yn)