JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Berlarut-larutnya penanganan kasus dugaan korupsi RS Sumber Waras oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)dinilaikarenaGubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dilindungi kaum pemilik modal (plutokrasi).

Demikian disampaikan aktivis ’98, Dodi Ilham kepada wartawan saat ditanya perihal leletnya KPK dalam menangani kasus korupsi RS Sumber Waras.

"Ahok dijaga dan dikawal habis oleh para pemilik modal. Berapapun biayanya dan apapun risikonya.Mereka siap 1000 persen," ujar Dodi, Jakarta, Kamis (10/3/2016).

Pendiri Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta (FKSMJ) ini menerangkan, jaringan plutokrasi di Indonesia luar biasa.Mereka memiliki 'kaki-tangan' di parlemen, baik pusat maupun daerah.

"Baik di pusat sampai di tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia ada," bebernya.

Plutokrasi, imbuh Dodi, juga berada di belakang partai politik serta berkedok demokrasi, HAM, dan hukum.

"Semua dilakukan demi melanggengkan dinasti kekayaan mereka," tegasnya.

Padahal, ungkap dia,penyimpangan pada pengadaan lahan seluas 3,6 ha yang disebut-sebut menyeret Ahok tersebut sudah terang benderang. Misalnya, inisiasi Ahok dengan pemilik tanah langsung.

Kemudian, disposisi Ahok terkait pembelian itu disinyalir juga melanggar Perpres No. 71/2012 dan Permendagri No. 13/2006. Selain itu jugatidak ada studi kelayakan dan kajian teknis.

"Terbukti tanah yang dibeli tidak memiliki akses untuk masuk, tidak siap bangun, langganan banjir, dan bukan berada di Jl Kyai Tapa," paparnya.

Alasan lainnya adalahpembelian dilakukan ketika terikat perjanjian jual-beli antara PT Ciputra Karya Unggul (CKU) dengan Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW).Selanjutnya, pihak YKSW menyerahkan akta pelepasan hak sebelum melunasi tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB).

"Sehingga, timbul kerugian uang Negasa sebesar Rp191 miliar dari perspektif kontrak YKSW-CKU atau Rp484 miliar dari perspektif NJOP," ungkapnya. (iy)