JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Komisi A DPRD DKI Jakarta mengkritisi akuntabilitas pemerintah provinsi (Pemprov) DKI, lantaran hanya memperoleh nilai CC dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Ketua Komisi A DPRD DKI, Riano P Ahmad mengatakan, hal itu menunjukkan Pemprov DKI belum seutuhnya menjalankan prinsip good and clean government.

"Ini juga menunjukkan, publikasi rapim gubernur tiap awal pekan di Youtube, bukan sama sekali jaminan keterbukaan informasi oleh Pemprov," kata Riano di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Selasa (15/3/2016) kemarin.

Bendahara DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI ini menyebut, rapor dari Kemenpan RB tersebut juga menunjukkan statement transparansi cuma lips service sang Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Buktinya, berdasarkan laporan KIP (Komisi Informasi Publik) pada 2015 atas aspek keterbukaan publik, DKI juga tidak masuk peringkat 10 besar," bebernya.

"Artinya, rapor Kemenpan RB dan KIP saling menguatkan. Saya percaya keduanya bekerja independen dan profesional," ujar Riano.‎

Politikus asal dapil Jakarta Pusat ini berharap, Pemprov DKI bisa segera memperbaiki kinerjanya pada 2016.

"Jangan hanya di media selalu mengklaim telah terbuka, padahal tidak," pesan Riano.‎

Diketahui, berdasarkan rapor perkembangan nilai akuntabilitas kinerja provinsi pada 2015 yang dirilis Kemenpan RB, Pemprov DKI diketahui berada di peringkat 18 dengan poin 58,57 (CC).

Sedangkan laporan KIP atas aspek keterbukaan publik tahun 2015, Pemprov DKI di bawah posisi 10 besar.

Adapun 10 provinsi yang paling terbuka menurut KIP adalah Aceh (94,111), Jawa Timur (88,639), Kalimantan Timur (81,188), NTB (80,417), Jawa Tengah (74,861), Jawa Barat (72,994), Kalimantan Barat (71,623), Banten (71,172), Sumatera Selatan (70,397), dan DI Yogyakarta (61,206).‎ (mnx)