JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Wakil Ketua DPR Fadli Zon mencium aroma busuk dalam pengelolaan Dana Desa. Dia mendapat laporan bahwa agar bisa menjadi pendamping orang parpol tertentu dan seleksinya dilakukan tertutup.

"Gerindra mendapat komplain dari masyarakat, rekrutmen pendamping dana desa dilakukan secara tertutup. Di Dapil saya di Bogor dan sekitranya itu tertutup," tandas Fadli di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (16/03/2016).

Seleksi tertutup itulah yang menurut Fadli mensyaratkan untuk menjadi pendaping Dana Desa harus berafiliasi kepada parpol tertentu. Hanya saja Fadli enggan menyebutkan nama parpol tertentu yang dia maksudkan.

“Kalau ingin menjadi pendamping dana desa, maka harus menjadi bagian dari parpol tersebut. Bahkan afiliasinya itu kepada kepentingan partai. Ini yang saya dapatkan dari masyarakat di dapil saya. Ini kan cerita ya harus diverifikasi," ujar Fadli.

Fadli mengingatkan alokasi Dana Desa yang mencapai Rp 46,6 Triliun di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi seharusnya dilakukan transparan. Selain itu harus melibatkan Kemendagri.

“Koordinasi pengawasan diperlukan mengingat jumlah anggaran dana desa untuk tahun ini sangat besar. Kementerian Dalam Negeri harus dilibatkan. Sedang proses dan pengelolaannya dilakukan secara terbuka," papar Fadli.

Fadli juga berpendapat seharusnya, pendamping Dana Desa itu diserahkan kepada desa yang bersangkutan. Penentuan pendamping Dana Desa juga mesti ada syarat dan diseleksi oleh pihak yang berpengaruh di desa tersebut.

"Dilakukan terbuka, transparan, terlepas dari kepentingan politik. Seharusnya pendampingan dana desa itu harus diserahkan saja ke desa untuk memutuskan. Dan, itu cukup dimusyawarahkan aparat desa," papar Fadli.

Menurut politisi Partai Gerindra ini, di desa biasanya ada tokoh-tokoh yang dihormati dan menjadi panutan dan pengaruh. Melalui Musyawarah Desa, para tokoh dilibatkan untuk menentukan pendamping Dana Desa.(ris)