JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua DPP Partai Gerindra Heri Gunawan mengatakan bahwa sikap yang ditunjukkan Kapal Coast-Guard Cina yang terkesan menghalang-halangi kapal KKP di Wilayah NKRI harus dipandang sebagai bentuk pelecehan terhadap kedaulatan Republik Indonesia.
Demikian disampaikan Heri saat menanggapi adanya insiden pelanggaran perbatasan perairan yang dilakukan nelayan Cina yang maling ikan diwilayah perairan Natuna Indonesia.
Adapun, lanjut dia, adanya klaim China bahwa nelayannya melakukan kegiatan masih diwilayah perairannya, hal tersebut sama sekali tidak memiliki landasan yang kuat berdasarkan peraturan hukum laut internasional.
"Terkait masalah klaim Cina tentang traditional fishing zone tidak ada dalam The United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS), kalaupun ada tentang traditional fishing rights itu harus atas kesepakatan bersama diantara negara, jadi klaim tersebut tidak berdasar," tandas eks Wakil Ketua Komisi VI ini saat dihubungi TeropongSenayan di Jakarta, Jumat (25/03/2016).
Jadi, kata dia, apa yang dilakukan dua kementerian yakni Kemenlu yang mengirimkan nota protesnya dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah melakukan penangkapan terhadap para nelayan maling asal China tersebut merupakan tindakan yang sudah tepat.
"Saya mengapresiasi sikap kementerian kelautan dan kementerian luar negeri yang telah melakukan protes," ujar dia.
Namun, lanjut dia, kedepan, sikap-sikap Cina seperti itu sangat bisa jadi akan terulang kalau pemerintah Republik Indonesia tidak mengambil sikap tegas dan tuntas.
"Ini bukan hanya soal kapal ikan yang melakukan illegal fishing tapi ini pencaplokan tersistematis untuk tujuan-tujuan jangka panjang," tandas dia.
Karena, kata dia, Natuna beserta kekayaan alam yang terkandungnya merupakan milik dan berada diwilayah kedaulatan NKRI dan rasanya sangat tidak pantas jika pemerintah mengatakan bukan urusan negara lain.
"Kedaulatan Natuna milik Indonesia, kedaulatan laut teritorial Indonesia, Jangan biarkan bangsa asing menginjak-injak wilayah Kedaulatan NKRI walau hanya sejengkal," pungkas dia. (Icl)
