Setidaknya ada sembilan (9) alasan Basuki Tjahaja Purnama tidak layak menjadi Gubernur DKI Jakarta. Pertama, Ahok suka konflik dengan lembaga negara, misal: DPRD DKI, DPRD kota Bekasi, Kemendagri, BPK, IPDN, DPR-RI.

Kedua, integritas Ahok rendah, karena tindakan tak sesuai ucapan. Ahok diduga korupsi di Belitung Timur saat jadi bupati, pembelian tanah sumber waras, pengadaan bus Trans Jakarta, taman BMW, KJS/KJP, proyek reklamasi pantai Jakarta, pengutipan dana CSR perusahaan property Yayasan Ahok, UPS, proyek tanah abang,dll.

Ketiga, suka melanggar hukum. Misal UU no. 11 tahun 2013, UU no.23 tahun 2014, UU terkait pembahasan dan pengesahan APBD, UU no. 34 tahun 2005, UU no.27 tahun 2007, Perpres no.122 tahun 2007, UU no.15 tahun 2004,dll.

Keempat, Ahok suka menggusur rakyat dan melanggar HAM. Misal: 245 keluarga di Pejambon Gambir, 180 keluarga di Duren Sawit, 332 keluarga di Kemayoran, 440 keluarga di Kali Buaran, 391 keluarga di Kali Pinangsia, 687 keluarga di kampung Kandang Kali Sunter, 153 keluarga di kolong tol Wiyoto, 1.005 keluarga di Kampung Pulo, ratusan keluarga di Kalijodoh.

Kelima, kinerja buruk dan rapor merah hasil penilaian DPRD DKI, Kemendagri, BPK, Kemenpan RB, dll. Keenam, tutur kata kotor dan kasar, dinilai dan dikritik oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Badan Kontak Majelis Taklim, Komisi Penyiaran Indonesia, anggota DPR Tontowi Yahya, pendeta Yesaya Pariadji, Seto Mulyadi, dll.

Ketujuh, Ahok suka mengkambinghitamkan fihak lain. Misal: sabotase banjir oleh PLN, sabotase banjir kulit kabel, pencopotan Dirut PT. Trans Jakarta dituduh gagal memindahkan warga beralih gunakan busway.

Selain itu menilai Dinas Pertamanan tak mampu urus pohon tumbang, PNS tak berani korup sehingga penyerapan anggaran rendah, kalau gagal calon perorangan pilkada DKI 2017, KPUD dinilai "tidak profesional", kalau DKI banjir berarti permainan oknum-oknum, dll.

Kedelapan, kondisi rakyat DKI merosot. Misal: pertumbuhan ekonomi menurun menjadi 5 persen jauh dibawah era Foke 6,8 persen, gagal meraih penghargaan adipura, kesenjangan ekonomi gini ratio 0,43, pengangguran 8, 36 persen jauh di atas rata2 Indonesia.

Angka kemiskinan meningkat 9,83 persen, indeks kedalaman meningkat dari 0 ,39 (2014) ke O,52 (2015), realisasi belanja 2015 senilai Rp 37,8 triliun, hanya terserap 53,39 persen, kota lalulintas paling macet di dunia.

Kesembilan, tidak ada kemajuan atau penambahan infrastruktur atas prakarsa dan karya era Ahok, kecuali beberapa taman di kelurahan yang tidak bermakna bagi kondisi dan kualitas hidup rakyat DKI. Juga pasukan oranye yang suka buang air hujan di jalanan untuk pencitraan, padahal air hujan itu akan lenyap segera usai hujan.

Kesembilan, dari aspek pengelolaan/manajemen urusan pemerintahan DKI jakarta, bukan vokal di media massa, belum ada data, fakta dan angka menunjukkan kemajuan/keberhasilan Ahok selaku Gubernur, kecuali dari kegagagalan ke kegagalan.

Mohon pembaca, terutama pendukung dan teman Ahok, saya dibantu untuk dapatkan data, fakta dan angka keberhasilan Ahok urus pemerintahan DKI, tapi jangan keberhasilan gusur paksa rakyat jelata dan usir paksa kaum pribumi pedagang kali lima.(*)