Jakarta
Oleh Alfian Risfil Auton pada hari Selasa, 12 Apr 2016 - 08:23:13 WIB
Bagikan Berita ini :

Dicecar KPK 11 Jam, Ketua Yayasan Sumber Waras "Ngaku" Sakit

46SUMBERLAGI.jpg
RS Sumber Waras (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras.

Kali ini, giliran Ketua Yayasan RS Sumber Waras Kartini Muljadi yang dicecar penyidik KPK. Orang nomor satu di Yayasan RS Sumber Waras tersebut diam-diam hari ini, Senin (11/4/2016), memenuhi panggilan KPK.

Kartini Muljadi diperiksa penyidik KPK terkait dugaan konspirasi dalam pembelian sebagian lahan Sumber Waras oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Diketahui, Kartini Muljadi secara diam-diam datang ke gedung Komisi antirasuah itu sekitar pukul 10.00 WIB dengan menggunakan kursi roda.

Oleh penyidik KPK, Kartini Muljadi diperiksa selama sekitar 11 jam, atau berakhir tepat pada pukul 19.50 WIB.

Namun, usai menjalani pemeriksaan, kepada awak media Kartini Muljadi memilih bungkam dan tak memberi keterangan apapun terkait penyelidikan dugaan keterlibatannya dalam korupsi RS Sumber Waras.

Selain itu, Kartini Muljadi juga tak mau berkomentar ketika disinggung soal rencana pemeriksaan kepada Ahok oleh KPK terkait kasus yang sama, besok (12/4/2016) besok.

Namun, disela-sela desakan pertanyaan yang dilontarkan awak media, Kartini Muljadi hanya mengaku sakit hingga diulang tiga kali.

"Saya sakit, sakit, sakit," kata Kartini singkat, sembari meninggalkan kejaran pemburu berita.

Diketahui, selain memeriksa Kartini, lembaga antirasuah itu juga dijadwalkan bakal memeriksa Ahok dalam kasus yang sama.

Orang nomor satu di DKI itu akan diperiksa penyidik KPK mulai pukul 09.00 WIB besok pagi.

Untuk diketahui, dalam kasus RS Sumber Waras, BPK dalam temuannya menyebut, setidaknya ada enam penyimpangan yang dilakukan dalam transaksi jual beli lahan RS Sumber Waras.

Diantaranya adalah, terkait penentuan harga, lokasi, dan prosedur pengadaan lahan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, BPK juga menaksir adanya kerugian negara hingga ratusan miliar. Bahkan, dalam laporannya, BPK sempat meminta agar Ahok membatalkan pembelian lahan tersebut.

Namun Ahok tetap ngotot membeli lahan dengan dalih demi membangun rumah sakit Kangker dan jantung terbesar di Asia. (Icl)

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
Jakarta Lainnya
Jakarta

Semar Institut: Kritik Adalah Hak Demokratis, tetapi Membubarkan Diskusi Bukan Tradisi Intelektual

Oleh Sahlan Ake
pada hari Selasa, 16 Jun 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Direktur Eksekutif Semar Institut, Tunjung Budi, menyayangkan tindakan sejumlah mahasiswa yang membubarkan forum diskusi di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas ...
Jakarta

Integritas Pegawai Jadi Fondasi Reformasi Kemenimipas 2026

Jakarta - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memasuki 2026 dengan membawa semangat reformasi birokrasi dan penguatan integritas aparatur. Namun tantangan sesungguhnya bukan pada ...