Berita
Oleh Sahlan Ake pada hari Rabu, 13 Apr 2016 - 02:30:00 WIB
Bagikan Berita ini :

DPR Optimis RUU PMI Perbaiki Perlindungan TKI

55tki.jpg
Ilustrasi (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati optimistis Rancangan Undang Undang tentang Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri.

"Komisi IX DPR RI melalui Panitia Kerja RUU PMI bersama dengan Pemerintah saat ini sedang membahas RUU tersebut, yang diharapkan dapat selesai secepatnya," kata Okky pada diskusi "Forum Legislasi: RUU PMI" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (12/4/2016).

Menurutnya, RUU PMI ini merupakan revisi dari UU No 39 No 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN) yang dinilai sudah banyak yang tidak relevan.

UU PPTKILN, kata dia, lebih banyak mengatur soal penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, tapi pengaturan soal perlindungannya masih minim.

"DPR melihat masih banyak TKI atau pekerja migran Indonesia yang mengalami persoalan hukum di negara tempatnyta bekerja, sehingga mengusulkan revisi UU PPTKILN," katanya.

Okky menjelaskan, usulan DPR RI tersebut telah disepakati antara DPR dan Pemerintah menjadi RUU PMI dan saat ini sudah dibahas pada masa persidangan keduia.

Berdasarkan Tata Tertib DPR RI, menurut dia, pembahasan RUU dilakukan selama tiga kali masa persidangan dan dapat ditambah satu kali masa persidangan lagi.

"RUU PMI ini paradigma dan konstruksinya berbeda jauh dengan UU PPTKILN," katanya.

Politisi PPP ini menjelaskan, dalam RUU PMI ini merevisi enam persoalan utama antara lain, paradigma perlindungan hak asasi manusia bagi PMI, penempatan PMI sebagai subyek dan bukan sebagai obyek, memberikan keamanan kepada PMI mulai dari berangkat ke n ebara tujuan; selama bekerja di negara tujuan; hingga kembali lagi ke Indonesia, memberikan keadilan gender, maupun meningkat peran pemerintah daerah agar tdak terjadi sentralistrik.

Menurut Okky, RUU tersebut dibahas oleh Panja RUU PMI DPR bersama Tim Pemerintah yang meliputi Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, serta Kementerian Keuangan.

"Dalam pembahasan tersebut, koordinasi di antara kementerian sangat sulit. Ini juga menjadi penghambat pembahasan," terangnya.

Menurut dia, DPR RI berharap, RUU PMI ini sudah selesai dibahas pada masa persidangan ketiga sudah selesai.(yn)

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Advertisement
Top Up Jackcard Kamu Dengan JakOne Mobile
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Berita Lainnya
Berita

BPIP Dorong Produk Perundang-undangan Disesuaikan dengan Nilai Pancasila

Oleh Alfin Pulungan
pada hari Kamis, 24 Sep 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Apa jadinya jika produk hukum berupa perundang-undangan di Indonesia tak mencerminkan nilai-nilai dasar Pancasila? Tentu telah terjadi kontradiksi fundamental dalam ...
Berita

Hadirkan Perlindungan untuk 36 Ribu Buruh Tani di Sulut, Pemprov Sulut dan BPJAMSOSTEK Kembali Bukukan Rekor MURI

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Dikenal sebagai negara agraris, Indonesia memiliki lahan pertanian yang tersebar hampir di seluruh wilayah termasuk di Provinsi Sulawesi Utara. Banyak masyarakat yang ...