JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Skandal pencucian uang berskala internasional yang terungkap dalam dokumen 'Panama Papers' disebut melibatkan banyak nama tokoh, pejabat, pengusaha, dan politisi di seluruh dunia, termasuk warga negara Indonesia.

Dalam dokumen itu, banyak nama disebut termasuk keluarga dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. Mereka adalah Solihin Kalla (anak), Ahmad Kalla (adik), Aksa Mahmud (adik ipar) dan Erwin Aksa (keponakan).

Menangapi hal ini, koordinator juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul meminta penengak hukum tidak pandang bulu. Siapapun yang masuk dalam skandal pencucian uang harus diproses.

"Apapun ada masalah hukumnya, kita jangan main-main, harus diproses, kita adalah negara hukum, dimana hukum adalah panglima," kata Ruhut di kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (13/4/2016).

Jika benar keluarganya masuk dalam Panama Papers, ia meminta JK tidak menghalangi-halangi proses hukum untuk mengungkapkan kebenaranya.

"Memang pak Jusuf Kalla harus terbuka, karena pak Presiden kita, pak Joko Widodo sangat terbuka dalam hal ini," kata Ruhut.

Anggota Komisi III DPR RI ini mengatakan, kasus Panama Papers ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah Indonesia, karena berkaitan dengan APBN yang bersumber dari pajak.

"Jadi saya rasa siapapun yang punya dana di luar harus bisa mempertanggung jawabkan darimana dana itu. Ini penting sekali. Karena saya mendengar ada tiga kali lebih besar bahkan empat kali dari anggaran satu APBN," tandasnya.(yn)