JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta, Mustaqim Dahlan menyesalkan keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli terkait moratorium atau penghentian sementara proyek reklamasi Teluk Jakarta. Padahal, megaproyek tersebut sarat skandal dan menyalahi banyak aturan.

"Jika memang dianggap salah, seharusnya reklamasi untuk membuat pulau-pulau palsu itu distop secara permanen, bukan hanya sementara," ujar Mustaqim, Jakarta, Selasa (19/4/2016).

Apalagi, Mustaqim menilai, megaproyek reklamasi Teluk Jakarta tidak sesuai dengan konsep poros maritim yang digadang-gadang Presiden Joko Widodo.

"Kalau poros maritim yang menjadi niat dasar pembangunan, sudah seharusnya nelayan yang menjadi ujung tombak poros maritim dilindungi. Tapi ini sebaliknya, hajat hidup mereka malah dibiarkan dirampas oleh segelintir pengembang," beber Mustaqim.

Di sisi lain, menurut Mustaqim, akibat pengerukan pasir laut untuk membuat 17 pulau baru di Teluk Jakarta, nelayan di beberapa daerah menjadi korban. Mulai dari terumbu karang yang rusak, biota lautnya rusak, sehingga tidak ada lagi rumah-rumah ikan.

"Pada akhirnya kehidupan dan mata pencaharian nelayan kita terusik dan terganggu," ungkapnya.

"Wilayah-wilayah yang dikeruk pasirnya, kemudian dirusak material untuk keberlangsungan hidup ikan-ikannya, ini dampak yang sangat luar biasa." (iy)