JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Keberadaan Indonesia Corruption Watch (ICW) mulai diragukan independensinya. Pasalnya lembaga yang concern untuk pemberantasan korupsi ini dinilai sudah sering 'masuk angin'.

Hal ini terlihat dari sepak terjang ICW dalam merespon berbagai kasus korupsi yang terkesan pilih-pilih. Dalam skandal pembelian RS Sumber Waras yang diduga kuat menyeret Gubernur DKI Jakarta (BAP) alias Ahok, ICW melempem.

Jika tak dikatakan melempem, dalam skandal Sumber Waras, ICW sangat terlihat membela Ahok. Misalnya Aktivis ICW Febri Hendri yang pernah mempertanyakan kredibilitas BPK dalam audit RS Sumber Waras.

Bahkan terhadap sikap ICW yang 'tidak wajar' ini, Guru Besar Ilmu Hukum Prof Romli Atmasasmita melalui akun Twitter-nya mempertanyakan pandangan Febri Hendri.

“ICW sekarang jadi PH Ahok. Yg lazim ICW soroti kinerja pejabat publik, kritis banget. Eeh yang ini?”

Bersuara Lantang Soal Novanto

Namun suara berbeda ICW terlihat pada kasus Setya Novanto. Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Emerson Yuntho menengarai ada unsur politis di balik pengendapan kasus dugaan permufakatan jahat Setya Novanto oleh Kejaksaan Agung.

"Muncul kekhawatiran (pengendapan) itu adanya deal-deal politik di mana jaksa agung nya eks orang parpol dan Setya Novanto orang parpol juga," kata Emerson di Jakarta, Rabu (20/4/2016).

Penyelidikan rekaman "Papa Minta Saham" oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mangkrak padahal Kejagung sejak Desember 2015 sudah menyatakan ada unsur dugaan korupsi dalam kasus itu.

Emerson merasa pengendapan penyelidikan kasus itu patut dipertanyakan karena tidak adanya kejelasan.

"Seperti (pengusaha) Riza Chalid yang sampai sekarang tidak memenuhi panggilan penyelidik Kejagung," kata Emerson sembari mempertanyaan keengganan Kejagung untuk meminta polisi mengeluarkan red notice.

"Atau mengajukan pencekalan ke imigrasi, dari sini sudah terlihat adanya unsur politis penanganan kasus itu," kata dia.

Ada apa dengan ICW? (iy)