Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Sabtu, 06 Des 2014 - 10:58:05 WIB
Bagikan Berita ini :

Tantowi: Pengurus DPD I dan II Golkar yang Hadir di Munas Ancol Akan Dipecat

53Golkar-bendera.jpg
Bendera Partai Golkar (Sumber foto : Dok Teropongsenayan)
Teropong Juga:

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas di Bali Tantowi Yahya menegaskan, jika ada pengurus daerah mengikuti Munas Agung Laksono yang bakal digelar di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (6/12/2014) malam, maka akan dibekukan.

"Bahwa pada DPD 1 dan 2 yang hadir di munas tandingan akan dibekukan," kata Tantowi usai rapat paripurna digedung DPR Nusantara II, Jakarta, Sabtu (6/12/14).

Lebih lanjut dirinya menyebut bahwa pembekuan itu sesuai dengan hasil Munas IX Golkar yang diselenggarakan di Bali. Tantowi pun berharap semua pengurus bisa taat pada hasil munas. "Kita mengacu pada hasil munas saja," ujarnya.

Tantowi juga mengatakan, susunan kepengurusan Golkar dari hasil Munas di Bali akan segera didaftarkan ke Kementerian HUkum dan HAM agar secepatnya disahkan. "Yang jelas munas kita sudah selesai dan pengurusan sudah terbentuk dan saya rasa sudah didaftarkan ke Kumham," pungkasnya. (b)

tag: #Munas Golkar Nusa Dua vs Ancol  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Akademisi: Proyek Jalan Trans Halmahera Menguntungkan Perusahaan Tambang, Bukan Rakyat

Oleh Sahlan Ake
pada hari Selasa, 04 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Astuti N Kilwouw menilai proyek pembangunan Jalan Trans Halmahera bukan ditujukan untuk kepentingan rakyat, melainkan ...
Berita

MKD Gelar Sidang Terbuka di Kasus Uya Kuya Cs, DPR Tunjukkan Sebagai Lembaga yang Tak Anti-Kritik

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Langkah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang menggelar sidang awal terkait pelanggaran etik lima anggota DPR yang dinonaktifkan partainya buntut kasus "joget DPR" ...