Berita
Oleh Ahmad Hatim Benarfa pada hari Sabtu, 07 Mei 2016 - 08:43:23 WIB
Bagikan Berita ini :

Pemuda Perindo: BPK Tak Mungkin Berpihak kepada Kepentingan Tertentu

37kantorbpk.jpg
Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Sumber foto : ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wasekjend DPP Pemuda Perindo, Cicilia Karina mengaku heran seorang kepala daerah sekelas Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendiskreditkan lembaga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebagai lembaga negara BPK tidak memihak kepada kepentingan perseorangan atau kelompok tertentu.

BPK, menurut Cicilia, merupakan lembaga audit yang diakui oleh negara.

"BPK itu lembaga audit yang diakui oleh negara dan keberadaannya tidak mungkin berpihak kepada kepentingan-kepentingan seseorang atau kelompok tertentu. Jadi tidak mungkin audit BPK itu ngaco," ujar Cicilia kepada TeropongSenayan di Jakarta, Sabtu (7/5/2016).

Cicilia mempertanyakan pernyataan negatif Ahok justru keluar setelah keterangan kerja audit KPK terhadap kasus pembelian lahan RS. Sumber Waras. Mestinya, kata dia, sebagai pejabat negara dapat menghormati kerja lembaga yang telah bertugas sebagaimana amanat konstitusi.

"Terlebih lagi, BPK mempunyai bukti-bukti yang sah dan kuat. Makanya BPK berani untuk mempublish hasil auditnya," ungkapnya.

Cicilia menyalahkan Ahok karena lebih memilih beropini di media massa. Seharusnya, kata perempuan berkerudung ini, Ahok meluruskan persoalan melalui jaalur hukum di pengadilan.

"Kalau Ahok bilang BPK itu ngaco, sebaiknya Pak Ahok laporkan pada pengadilan dan membuktikannya di pengadilan, bukan malah memperkeruh suasana politik DKI Jakarta," jelasnya. (plt)

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DOMPET DHUAFA KURBAN 2026
advertisement
Berita Lainnya
Berita

TelkomGroup Resmikan Kabel Laut Pukpuk: Jembatan Digital Pertama yang Menghubungkan Indonesia – Papua Nugini

Oleh Sahlan Ake
pada hari Sabtu, 09 Mei 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, melalui operating company PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin), meresmikan Sistem Kabel Laut Pukpuk (Puk-Puk 1) hasil ...
Berita

Negara Dinilai Harus Hadir Lindungi Anak di Ruang Digital Lewat PP TUNAS

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pembatasan usia media sosial dalam Peraturan Pemerintah Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS dibahas di Fakultas Ilmu Sosial ...