JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pengamat Kebijakan Publik Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah menduga ada kekuatan besar yang berupaya melindungi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras, Jakarta Barat.
Padahal, menurut Amir, peristiwa pembelian lahan tersebut merupakan contoh kejahatan yang diatur secara sistematis oleh seorang pejabat publik.
"Apakah pantas seorang gubernur bertemu dengan pemiik tanah untuk berunding demi memuluskan transaksi jual beli lahan? Apalagi, tanah itu masih sengketa di MA," ujar Amir dalam sebuah diskusi publik bertajuk 'Demokrasi Tanpa Kaum Demokrat', di Rumah Kedaulatan Rakyat Soebodio Satrosatomo, Jakarta, Sabtu (7/5/2016).
Pelapor skandal dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras ke KPK ini menyebut, KPK sejatinya tak bisa berkelit untuk menunda-nunda penuntasan kasus RS Sumber Waras.
Sebab, kata dia, jika dalam kondisi normal atau tanpa ada tekanan dari pihak-pihak tertentu, KPK biasanya tak pernah ragu terhadap hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Amir mengumpamakan kasus RS Sumber Waras seperti wanita hamil tua, namun proses persalinannya tidak normal.
"Akibat ada satu dan lain hal, membuat lima pimpinan KPK tidak kompak. Akhirnya, proses 'persalinan' pun tak bisa berjalan normal," ujarnya. (plt)
