JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta Sumarno memastikan, pihaknya tidak akan melakukan verifikasi faktual data KTP pendukung bakal calon gubernur yang berada di luar negeri.

Hal itu disampaikan Sumarno saat menanggapi komunitas Teman Ahok yang cari-cari dukungan sampai ke Singapura. Tujuannya, agar target 1 juta KTP dukungan untuk sang petahana Ahok terpenuhi.

Menurut dia, proses verifikasi pada pemilihan gubernur (Pilkada) berbeda dengan verifikasi pada pemilihan presiden (Pilpres), yang menjangkau hingga ke luar negeri.

"Untuk Pilgub, KPU tak mungkin melakukan verikasi hingga ke luar negeri, sama halnya pas pemungutan suara, enggak sampai ke luar negeri, kecuali hanya pemilu presiden dan legislatif. Karena kalau pemilihan gubernur, semua TPS di dalam negeri," kata Sumarn, Jakarta, Senin (6/6/2016).

Prinsipnya, jelas Sumarno, saat petugas KPU melakukan verifikasi faktual, maka petugas harus bertemu dengan orang yang memberikan data pemilik KTP, sebagai bentuk dukungan kepada bakal calon gubernur tersebut.

Namun, jika tidak bertemu, maka tim pasangan calon tersebut harus membawa pendukungnya tersebut kepada petugas verifikasi di kantor kelurahan setempat.

"Kalau enggak ada orangnya, ya enggak bisa dikonfirmasi kebenaran dukungannya dan nama yang didukung, ya otomatis dicoret," tegas dia. (icl)