JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Kalangan DPR mengusulkan pembentukan Panja Sonangol guna mengungkap aktor dibelakang kerjasama impor minyak. Alasannya pemerintah kurang transparan dalam pembelian minyak dari Sonangol EP milik Pemerintah Angola. "Kita sudah bertekad untuk memberantas mafia minyak. Kita juga tidak ingin muncul mafia minyak yang baru," kata anggota Komisi VII DPR F-Partai Gerindra, Ramson Siagian kepada TeropongSenayan di Jakarta, Selasa (16/12/2014)

Lebih jauh Ramson mempertanyakan nilai keuntungan yang diperoleh pemerintah dari penandatanganan impor minyak tersebut. Karena Menteri ESDM sempat menyatakan akan ada keuntungan sekitar Rp11 triliun. "Kita ingin tahu perantaranya dapat berapa, lalu pajaknya yang disetor berapa," tutur mantan kader PDIP.

Yang jelas, kata Ramson, pembentukan Panja Sonangol itu semata-mata untuk menekan agar tak terjadi kongkalikong. "Jangan sampai pergantian rezim diikuti oleh mafia minyak yang berganti baju juga,’’ tegas dia

Seperti diketahui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan kerjasama Government to Government dengan Sonangol EP diuntungkan dengan diskon US$15 bbl dari harga pasar minyak dunia.


Dalam kerjasama ini, kata Rini lagi, pemerintah akan menghemat sekitar Rp 11 triliun sampai Rp 15 triliun dari kerjasama ini. Namun kenyataan justru berbeda, hal ini terlihat dari respons teknis oleh Sonangol Asia per tanggal 20 November 2014, menjawab surat Pertamina, per tanggal 18 November 2014 mengenai "Counter To The Proposed Contractual Volume 2015" di mana Sonangol secara tegas menjawab permintaan Pertamina mengenai diskon USD 15 /bbl tidak dapat diberikan dan masih mengacu pada normal-market price. (ec)