JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengingatkan agar komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersikap independen dalam menuntaskan kasus RS Sumber Waras.

Fadli mempertanyakan aliran uang Rp 755 miliar milik Pemprov DKI Jakarta yang digunakan untuk melepas hak atas tanah di bawah bangunan RS Sumber Waras.

Dia menilai ada ketidaksepahaman yang sangat tajam antara bukti yang didapat BPK dengan pimpinan KPK. Menurutnya, hal itu terjadi lantaran komisioner lembaga anti rasuah saat ini kurang independen.

"(Pimpinan KPK) yang sekarang ini menurut saya kurang independen, bisa diajak ke Korea, bisa dipanggil eksekutif," kata Fadli dalam sebuah diskusi, di Jakarta, Sabtu ‎(18/6/2016).

Karenanya, politisi Gerindra ini menyarankan agar komisioner KPK segera melakukan audit forensik, supaya terkuak siapa saja yang menjadi "pelabuhan" uang Rp 755 miliar itu.

"Saya sarankan untuk audit forensik, uang Rp 755 miliar itu ke mana? Ke yayasan kah? Ke pribadi kah?," katanya.

Dia menegaskan, dalam mengusut kasusnya termasuk RS Sumber Waras, pimpinan KPK berkerja dengan perlindungan Undang-Undang (UU), bukan bekerja di bawah intervensi.

"Mereka ini bukan abdi dalam istana, jadi dalam kasus Sumber Waras ini jangan pura-pura bodoh. Pakailah hati nurani," pungkasnya.‎

Terkait audit forensik ini sebelumnya pernah ditanyakan ke pimpinan KPK. Ketika itu konfirmasi dilakukan ke Basaria Panjaitan.

Jelas menurut Basaria, pihaknya belum melakukan penelusuran aliran uang Rp 755 miliar untuk pelepasan hak atas tanah di bawah bangunan RS Sumber Waras.

"Belum. Nanti kita cek ke penyidik," kata Basaria, di gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/6/2016) kemarin. (icl)