JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Abdul Wachid mengatakan, melonjaknya harga pangan akhir-akhir ini harus dijadikan bahan evaluasi kinerja para pembantu presiden, terutama kementerian teknis.

Demikian disampaikannya saat menanggapi belum stabilnya harga daging sapi jelang idul fitri.

Padahal, kata dia, agenda tahunan puasa, Lebaran idul fitri sudah berjalan tiap tahun.

"Semestinya para menteri harus tanggap persiapannya," tandas Ketum APTRI ini pada TeropongSenayan di Jakarta, Rabu (06/07/2016).

Selama ini, kata dia, pemerintah justru terkesan melakukan pembiaran.

"Salah satu contoh harga daging yang kenaikannya sangat tidak wajar," ungkapnya.

Dalam hal ini, menurutnya, Menteri Pertanian tidak punya tanggung jawab masalah ini tentang kesediaan sapi lokal untuk konsumsi daging masyarakat dengan harga wajar.

Menyikapi hal tersebut, tegas dia, salah satu hal yang musti dilakukan yakni mengevaluasi anggaran peternakan di kementerian pertanian.

Menurutnya, anggaran untuk hal tersebut belum tepat sasaran dan tidak optimal.

"Apakah selama ini bantuan sapi untuk kelompok peternak sudah cukup dan bantuan dimana saja," tanya dia.

Untuk itu, kata dia, dirjen peternakan harus mengevaluasi kembali dan sensus ternak sapi secara Nasional.

"Dirjen harus memastikan sudah cukupkah sapi kita untuk konsumsi tiap tahun untuk masyarakat?. Kalau dianggap tidak cukup, pemerintah harus mensuport petani peternak berupa bantuan atau kerjasama," ujar politisi Gerindra ini.

Tak hanya itu, lanjut dia, dalam hal ini Menteri Perdagangan juga wajib melindungi peternak sapi dalam negeri.

"Tidak malah import sapi atau impor sapi dengan sekala besar yang bisa berakibat ambruknya peternak sapi lokal, tugas Menteri Perdagangan untuk kebutuhan pangan tidak hanya import saja bisanya, tapi menteri Perdagangan punya pemikiran kapan bisa lakukan ekspor bahan pangan ke luar negeri," sindir dia.

Untuk itu, kata dia, Presiden Jokowi harus berani memberikan ketegasan kepada dua menteri tersebut.

"Ingat masalah ketersediaan pangan adalah tanggung jawab Negara bukan tanggung jawab petani peternak atau swasta. Ini pesan Konstitusi, ingat Presiden Soekarno dan Soeharto lengser gara-gara harga pangan mahal," pungkasnya. (icl)