JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memiliki sejumlah catatan penting terkait perjalanan politik bangsa ini, terutama terhadap situasi dan kondisi perpolitikan sepanjang 2014. "Selama setahun terakhir,kami dan terutama saya pribadi merasakan perjalanan yang tidak mudah bagi DPD RI," kata Ketua DPD Irman Gusman kepada TeropongSenayan di Jakarta, Rabu (24/12/2014).
Adapun sejumlah catatan itu antara lain : pertama, DPD mengapresiasi jalannya Pemilu 2014 yang berjalan lancar bahkan Indonesia dijadikan panutan di kawasan Asia Tenggara khususnya dan dunia global pada umumnya. Kedua, adanya pergantian anggota DPD RI periode 2009-2014 dengan dilanjutkan oleh para senator yang baru terpilih untuk lima tahun mendatang dengan berjalan mulus. Ketiga, DPD menilai Pemilu kali ini merupakan periode elektoral transisional dari SBY ke Jokowi dan transisi ini tidak mudah. Keempat, pemilu kali ini juga menarik dimana harapan publik
terhadap para legislative untuk bekerja sebagai wakil rakyat agar optimal dan mementingkan publik.
Sementara untuk bidang pendidikan, menurut Irman, DPD menyoroti soal Kurikulum 2013 yang masih sangat dini pelaksanaannya haruslah di evaluasi. "DPD menganjurkan pada pemerintah agar tidak serta merta membatalkan Kurikulum 2013. Karena akan menimbulkan kebingungan dikalangan siswa dan pendidik," tandas dia.
Lebih lanjut DPD juga menyoroti bidang sosial, di mana DPD menginginkan pemerintah untuk lebih serius dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan serta pengangguran. Selanjutnya DPD berharap agar penanganan dan mitigasi dampak bencana harus semakin profesional. Bidang sosial lainnya DPD juga mendorong pemerintah agar memperhatikan kesejahteraaan warga Papua dengan
mengedepankan pendekatan sosio kultur dan kesejahteraan bukan pendekatan kekerasan.
Khusus bidang ekonomi, kata Irman, DPD mendorong agar pemerintah membuka akses perbankan untuk warga yang tidak berdaya dari sisi ekonomi. Persoalan hukum juga menjadi
catatan penting DPD, di mana DPD mengapresiasi KPK dalam menegakkan hukum. DPD juga mengapresiasi pemerintah dimana pemerintah berkomitmen untuk memperkuat kekuatan armada serta memperbaharui alutsista maupun peningkatan kesejahteraan prajurit. (ec)
