JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto Emik menilai kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memimpin Ibu Kota sangat buruk.
Menurut dia, kinerja buruk pemerintahan DKI Jakarta sulit dibantah lantaran dibuktikan dengan hasil penilaian dua lembaga tinggi resmi Negara yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Diketahui, sudah tiga kali, sejak Ahok menjadi orang nomor satu di DKI sejak tahun 2013, Pemprov DKI mendapatkan opini (WDP) Wajar Dengan Pengecualian dari BPK.
Selain itu, dalam catatan Kemendagri, penyerapan anggaran di DKI juga sangat rendah. Sementara hasil evaluasi penggunaan anggaran daerah pada Semester I 2015, persentase serapan anggaran hanya 22,86 persen dari total Rp 69,2 triliun.
Mengutip penjelasan Mendagri Tjahjo Kumolo, Sugiyanto menyebut penyerapan anggaran terparah di Indonesia terjadi di DKI Jakarta.
"Ini bukti shohih, ketidak cakapan Ahok dalam memimpin Jakarta selama tiga tahun. Bayangkan, ini hatrick tiga tahun lho!," katanya.
Adapun KemenPAN-RB juga memberikan nilai C terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta. Selama periode 2015, kinerja DKI berada di peringkat ke-18 dari 34 provinsi di Indonesia.
"Pembangunan di Jakarta dan dianggap bagus bukan kinerja Ahok, tetapi hasil CSR perusahaan swasta. Perombakan kawasan Kali Jodo dan pemberian perlengkapan unit hunian rusunawa, misalnya, itu menggunakan CSR," beber Sgy, sapaan akrab Sugiyanto.
Bukti lainnya, tambah dia, Ahok juga gagal mewujudkan good dan clean government. Banyak APBD yang dikorupsi, dan bahkan Ahok sendiri diduga kuat terlibat di dalamnya.
Selama setahun terakhir, kasus yang banyak disorot antara lain pembelian lahan RS Sumber Waras seharga Rp 756 miliar dan lahan di Cengkareng Barat senilai Rp 668 miliar baru-baru ini.
"Masalahnya, Ahok bisa menampilkan hal sebaliknya. Dia buru melaporkan anak buahnya sendiri di awal-awal kasusnya muncul. Padahal harusnya dia yang bertanggungjawab," ungkap Sgy.
"Di kasus Cengkareng misalnya, lahan dibeli atas disposisi Ahok dan pembayaran dilakukan dengan menggunakan dana APBD Pergub yang teken Ahok. Tapi Ahok buang badan, malah anak buahnya yang dikambing hitamkan," tandasnya. (icl)
