BANDUNG [TEROPONGSENAYAN] – Para pengelola, pemilik homestay, dan Tour Guide di Tanah Air diwajibkan memiliki sertikat standarisasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Dan, pemerintah menargetkan selesai pada 2017. Untuk merealisasikan program sertifikasi dan standarisasi pofesi tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM megadakan pelatihan peningkatan kapasitas SDM KUKM, melalui sertifikasi pengelola homestay dan Guide.
Saat ini ada sebanyak 720 KUKM yang bergerak di bidang kepariwisataan yang telah mengikuti pelatihan. Mereka meliputi 400 pengelola dan pemilik homestay serta 300 guide di beberapa provinsi tujuan wisata, seperti Bali, Nusa Tenggara Barat [NTB], Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Barat.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia [SDM] Kementerian Koperasi dan UKM Prakoso Budi Susetyo mengatakan, sertifikasi bagi pelaku KUKM yang bergerak dalam Tour Guide, pengelola dan pemilik Homestay ini sangat penting, terutama dalam menghadapi pasar bebas Masyakat Ekonomi ASEAN (MEA). Sebab, dengan diberlakukannya MEA dipastikan akan banyak tenaga kerja asing (Tour Guide) dan pengelola Homestay yang masuk ke Indonesia dengan mudah, sehingga persaingan pun makin ketat.
"Itulah salah satu pentingnya pelatihan peningkatan kapasitas SDM KUKM, melalui sertifikasi pengelola Homestay dan Guide ini," kata Prakoso didampingi Asisten Deputi Peranserta Masyarakat Kementerian Koperasi dan UKM Budi Mustopo saat memberi sambutan pada acara Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Pariwisata di Hotel Mutiara, Bandung, Kamis (28/7).
Pelatihan digelar mulai 27 hingga 30 Juli dengan peserta sebanyak 80 peserta dari 30 TPKU yang tersebar di Provinsi Jawa Barat. Menurut Prakosa, dengan pelatihan ini, diharapkan kemampuan para Tour Guide dan pengelola Homestay semakin meningkat dan profesional, baik dari sisi pelayanan, pengelolaan atau manajemen maupun kemampuan berbahasa asing. "Dengan keprofesional para Tour Guide dan pengelola Homestay kita, diharapkan pasar di bidang ini dapat kita kuasasi," tuturnya.
Prakoso pun meminta para peserta serius dalam mengikuti pelatihan tersebut. Dengan semakin profesional para Tour Guide dan pengelola Homestay akan mempercepat pengembangan pariwisata di Tanah Air.
Pada kesempatan itu, Prakoso juga meminta para Tour Guide, pemilik dan pengelola Homestay untuk membentuk koperasi. Dengan berkoperasi diharapkan dapat memperbesar jaringan dan skala usaha, serta mempermudah mendapatkan permodalan dari perbankan.
Asisten Deputi bidang Pengembangan Standarisasi dan Sertifikasi Kemenkop dan UKM Tati Haryati menambahkan, pihaknya akan membantu para KUKM yang bergerak di bidang Homestay dan Tour Guade untuk mendapatkan sertikasi dari BNSP. Untuk memperoleh sertifikat tersebut dibutuhkan biaya sekitar rp 15-2 juta. "Kami siap membantu, baik dari sisi penyiapan administrasi maupun pembiayaan," kata dia.
Pengelolaan TPKU
Sementara itu dalam acara terpisah, Prakoso menyatakan tentang pentingnya peningkatan SDM para pengelola Tempat Pratik Keterampilan Usaha (TPKU). Untuk itu mereka perlu mendapatkan pelatihan pengelolaan usaha TPKU, agar TPKU selain menjadi tempat praktik usaha bagi siswa siswi SMK, juga menjadi entitas bisnis yang harus dikelola sebagai unis usaha dari koperasi di yayasan pendidikan,
Dengan begitu, lanjut Prakoso, kedepannya para pengelola mampu membiayai kelangsungan TPKU, bahkan bisa mengembangkan usahanya melalui diversifikasi usaha di bidang lainnya. "Dengan keberlangsungan usaha TPKU, maka proses penyemaian bibit-bibit wirausaha dari kalangan siswa siswi sekolah menengah atas dapat berjalan secara berkesinambungan. Selama ini, TPKU dirasakan telah banyak membekali para siswa siswi lulusan Sekolah Menenah Atas mempunyai alternatif berusaha sebagai pilihjannya ketika mereka tidak bisa meneruskan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi," ungkapnya di sela-sela acara Pelatihan Usaha Mikro bagi Pengelola TPKU di Hotel Topas, Bandung.
Di sisi lain, dengan mereka berusaha, berarti telah menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri, juga orang lain atau lingkungannya. "Ini artinya sudah mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran dan kemiskinan," tegasnya.[b]
