JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Ratna Sarumpaet mengaku tidak habis pikir dengan keputusan frontal Presiden Jokowi terkait keputusan mencopotMenkoMaritim, Rizal Ramli.
Ratna mengatakan, sulit bagi publik untuk tidak mengaitkanpencopotan tersebut dengan memanasnya perseteruan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan Rizal Ramli soal penghentian megaproyek reklamasi Pulau G.
"Saya tidak nyangka, Jokowi akan se-ekstrim ini. Kalau Jokowi tidak ingin (pemerintan) gaduh, kan masih banyak cara lain, tidak harus melakukan sesuatu yang se-ekstrim ini," ujar Ratna saat ditemui TeropongSenayan di sela-sela acara'Kopi Darat WAG Peduli Negara 1, Mari Boeng Rebut Kembali Jakarta' di Cikini, Jakarta, Kamis (28/7/2016).
Dengan demikian, Ratna berpendapat, alasan pencopotan Rizal tak lain adalah demi memuluskan megaproyek reklamasi Teluk Jakarta.
"Jadi, saya melihat dengan dicopotnya Rizal Ramli dari Kabinet Kerja Jokowi-JK, berarti sama dengan Ahok, Jokowi juga ngebet untuk meloloskan proyek reklamasi Teluk Jakarta," beber Ratna.
Betapapun, lanjut dia, saat ini konflik antara Rizal Ramli dan Ahok begitu tinggi.
"Tetapi, Jokowi memilih mencopot Rizal yang notabene ingin menyelamatkan nasib para nelayan di pantai utara," sesal Ratna.
Diketahui, Rizal dan Ahok beberapa hari terakhir bersitegang terkait keputusan Rizal menghentikan proyek reklamasi Pulau G.
Penguasa DKI itu melawan keputusan tiga menteri Presiden Jokowi, Menko Rizal, keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya.
Ahok tetap ngotot untuk melanjutkan proyek reklamasi teluk Jakarta tersebut.
"Itu artinya, Jokowi juga tidak peduli dengan dampak dari megaproyek reklamasi Teluk Jakarta, khususnya bagi para nelayan pribumi di pesisir Jakarta Utara," ungkapnya.
"Jokowi juga tidak mau tau terhadap nasib pantai Jakarta Utara yang jelas-jelas mau dihancurkan oleh pengembang. Dia tutup mata dengan apa yang terjadi disana, khususnya nasib warga di kampung Akuarium, Muara Angke dan Luar Batang," beber Ratna.
"Jujur, sebagai rakyat yang waras, saya tidak paham kalau seorang Presiden tidak mengerti apa yang harus dia prioritaskan terkait situasi yang menima warganya," ujar dia.
"Barangkali, harus saya katakan, apa yang terjadi di istana sekarang tidak menarik sama sekali. Karena, dengan diserahkannya ke tangan Luhut Panjaitan sebagai Menko Maritim Baru, ini menandakan betapa besarnya keinginan Jokowi untuk memuluskan megaproyek reklamasi," cetus Ratna.
"Ternyata yang ngotot reklamasi dilanjutkan bukan cuma si Ahok, tapi di Jokow juga. Jadi, ini jelas cita-citanya Jokowi juga supaya Jakarta segera dikuasai oleh para pengembang. Ini masalah utamanya," pesan Ratna.
"Menurut saya kalau ini dibiarkan, berarti rakyat kecil akan dikorbankan. Sudah lah,Jokowi tidak usa muter-muter mewacanakan program maritim-maritim atau apalah itu namanya. Sekarang ini sudah jelas, jika reklamasi ini adalah musuh nelayan," jelas Ratna.
"Kalau betul Jokowi mau bikin Negara ini sebagai Negara Maritim, maka pertama yang harus dilindungi adalah nasib para nelayan. Sebab, kekayaan bangsa ini ya Nelayan. Bukan malah menggelar karpet merah kepada pengembang," kata Ratna menambahkan.
