JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP Darmadi Durianto menegaskan, FPDIP tak menginginkan Menteri BUMN Rini Soemarno mengikuti rapat-rapat dengan DPR, khususnya Komisi VI.

Alasannnya, lanjut dia, FPDIP belum memahami cetak biru yang ditawarkan Menteri BUMN di bawah kepemimpinan Rini Soemarno.

"Konsepnya sulit dipahami sama PDIP," kata Darmadi saat dihubungi TeropongSenayan di Jakarta, Selasa (02/08/2016).

Jika DPR ingin menghadirkan Rini Soemarno, kata dia, pimpinan dewan terlebih dahulu harus mencabut surat larangannya.

"Kalau hadir berarti pimpinan DPR harus mencabut surat larangan di Paripurna," tandas dia.

Darmadi mengakui bahwa memang ada keinginan sejumlah anggota Komisi VI yang berharap agar Rini bisa kembali ikut rapat kerja dengan DPR.

"Sebagian besar setuju. kecuali PDIP," ungkap dia.

Saat ditanya apa alasan lain FPDIP tidak menghendaki kehadiran Meneg BUMN Rini Soemarno, Darmadi mengatakan bahwa FPDIP berpegang pada keputusan Pansus Pelindo II.

"Kan sudah ada hasil keputusan Pelindo II, dan larangan tersebut ada kaitannya dengan Pansus Pelindo II. Jadi ini hasil keputusan politik," terang Darmadi.

Darmadi membantah jika FPDIP menentang Presiden Joko Widodo dengan menolak kehadiran Menteri Rini di DPR.

"Tidak. kita pelajari dulu konsepnya," kilah Darmadi.

Diketahui, Pansus Angket Pelindo II DPR RI merekomendasikan agar Presiden Jokowi mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno dan melarang untuk mengikuti rapat di DPR.

Rekomendasi tersebut disampaikan Ketua Pansus Angket Pelindo II DPR RI, Rieke Diah Pitaloka dari Fraksi PDIP ketika membacakan laporan tahap pertama Pansus Angket Pelindo II pada rapat paripurna DPR RI, di gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, beberapa waktu lalu.(yn)