JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Dadang Rusdiana mengatakan, rencana pemerintah yang akan mengusulkan revisi APBNP 2016 hal yang wajar.

"Ya nggak masalah, kan sekarang sudah mulai dibahas RKP tahun 2017," kata Sekertaris Fraksi Hanura ini saat dihubungi TeropongSenayan di Jakarta, Rabu (10/08/2016).

Meski demikian, ia menyarankan agar revisi revisi tersebut tidak dilakukan saat ini.

"Jadi lebih baik kalau mau melakukan perubahan mendasar di tahun 2017 saja. Ini kan tinggal 5 bulan lagi, emangnya kita bakal bangkrut kalau enggak ada perubahan kedua? Tidak juga," tandas ketua DPP Hanura ini.

Menurutnya, justru rencana usulan revisi APBNP tersebut malah akan membuat kepercayaan pasar semakin ragu.

"Iya investor akan ragu ketika kita baru menyelesaikan APBNP 2016, tiba-tiba kita lakukan perubahan kedua, ya orang mengganggap pemerintah tidak kredible," ujarnya.

Saat ditanya bahwa wacana revisi tersebut juga lantaran ada andil DPR yang menyetujui APBNP sebelumnya, Dadang memberikan penjelasannya.

"Nggak ada urusan DPR harus tanggung jawab. Kan tugas DPR membahas usulan pemerintah. Kita membahas, menyetujui atau menolak. Ini kan hanya persoalan pergantian menteri keuangan yang tentunya ada perbedaan analisis dan asumsi," ketus anggota Komisi X DPR RI ini.

Sekali lagi, tandas Dadang, rencana revisi tersebut bukan merupakan kesalahan DPR.

"Tidak juga, ini bukan persoalan dengan DPR. Ini adalah koreksi internal Menkeu baru terhadap menkeu lama. Ini bukan persoalan menkeu yang lalu kredible atau tidak. Ini kan perbedaan cara pandang atau asumsi yang tidak sama antara Pak Bambang dengan bu Sri tentang target pendapatan yang menurut bu Sri sekitar 133 triliun tidak akan tercapai. Mana yang benar baru akan diketahui di akhir anggaran," tutup dia.(yn)