JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Direktur INDEF Enny Sri Hartati berharap pemotongan anggaran APBN-P 2016 oleh pemerintah sebesar Rp 133,8 triluin tidak dipukul rata, baik di kementerian dan lembaga.

"Bagaimana pemerintah betul-betul mempuyai managemen yang solid dalam melakukan pemotongan. Minimal tidak dilakukan pemotongan rata, seperti periode sebelumnya dilakukan pemotongan rata di semua kementerian. Kali ini tidak bisa dilakukan seperti itu," kata Enny dalam diskusi yang digelar INDEF di bilangan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (15/8/2016).

Menurut Enny, pemotongan anggaran harus dilakukan selektif, supaya yang terjadi bukan pemotongan, tetapi penghematan.

"Karena Itu program-program yang sudah direncanaka yang akan dibiayai oleh pemerintah tetap berjalan tetapi biayanya di efisienkan," ucapnya.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah berencana kembali memotong APBN-P 2016 sebesar Rp 133,8 triliun. Pemotongan itu, kata Sri Mulyani, tidak memerlukan pengajuanRAPBN-P 2016 lagi ke DPR. Hal itu berdasarkan Undang-Undang APBN-P 2016 Pasal 26.

Sri Mulyani menjelaskan, pemotongan Rp 133,8 triliun itu berasal dari anggaran belanja kementerian dan belanja daerah, yang masing-masing dipangkas Rp 65 triliun dan Rp 68,8 triliun. (plt)