JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketidakpuasan sejumlah anggota DPR dengan RAPBN 2017 yang beberapa waktu lalu dibacakan presiden Jokowi terus menggelinding.
Bahkan, kini muncul wacana adanya RAPBN tandingan yang diusulkan sejumlah kalangan anggota dewan.
"Saya kira kalau pun ada wacana beberapa anggota dewan atau fraksi untuk membuat APBN tandingan sih boleh-boleh saja. Dimana mungkin satu atau beberapa fraksi yang mencoba mendalami postur APBN dari Pemerintah, kemudian memberikan pandangan dengan postur APBN alternatif dari versi masing-masing," kata anggota Komisi XI Wilgo Zainar saat dihubungi TeropongSenayan, Senin (22/08/2016).
Menurutnya, wacana ini mungkin ada setelah mencermati postur yang dibuat pemerintah mulai pada APBNP 2015, APBN 2016, sampai dengan APBNP 2016 oleh DPR dan publik termasuk oleh pemerintah sendiri kurang dianggap kredible.
Bagaimana tidak, kata dia, target penerimaan meleset, defisit melebar, belanja yang kurang efektif untuk mendorong pertumbuhan dalam mencapai target-target pembangunan.
"Saya kira komponen terpenting dari APBN/P itu sendiri adalah terkait dengan target penerimaan. Apakah realistis atau tidak. Kemudian baru melihat pada belanja, apakah belanja ini sudah sesuai dan prioritas ataukah dirasa belum terlalu penting atau mendesak. Apakah memang perlu sebesar itu atau masih bisa dihemat namun tetap effiktif dan seterusnya," ujarnya.
Jadi, kata dia, pertanyaan-pertanyaan mendasar itulah yang harus jadi bahan evaluasi pemerintah sendiri baru kemudian dibahas di DPR. Karena, pemerintah lah yang mempuyai hak dan kewajiban mengusulkan APBN/P dan pemerintahlah sebagai pengguna anggaran.
Sementara, kata dia, DPR kapasitasnya hanya ikut dalam proses budgeting bersama pemerintah dan juga ikut mengawasi dibantu oleh lembaga auditor negara tentunya.
"Saya kira APBN 2017 yang sedang diajukan oleh pemerintah, tentunya disusun oleh menkeu baru dengan evaluasi dan pertimbangan yang lebih mendasar lagi. Pemerintahan Jokowi JK ini tentunya tidak ingin dikatakan menyusun APBN/P yang tidak kredible terus. Kalau membuat perencanaan saja tidak kredible bagaimana melaksanakannya?," sindir politisi Gerindra ini.
"Tentunya pendalaman APBN 2017 akan kita lakukan lagi setelah masuk proses pembahasan mulai tingkat komisi, banggar hingga di rapat paripurna. Kita akan kaji dan uji sama-sama lagi apakah APBN 2017 yang diajukan pemerintah ini kredible atau tidaknya? Waktu dan kenyataannya yang akan menjawab," tutup dia.(yn)
