JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Penerbitan izin ekspor konsentrat yang diberikan KemenESDM pada Freeport disesalkan kalangan anggota DPR RI.
"Oleh karena itu, agar tidak terjadi pelanggaran berikutnya. Dalam jangka enam bulan ini pemerintah cari solusi yang komprehensif tuntas. Enam bulan kan perpanjang tapi kami yakin Freeport smelternya belum selesai," kata Mulyadi Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini di Jakarta, Sabtu (27/08/2016).
Adapun, lanjut dia, Adanya isyarat pemerintah akan melakukan lagi relaksasi selama enam bulan ekspor konsentrat Freeport hingga 11 Januari 2017. Hal ini mengingatkan Mulyadi atas pernyataan mantan Menteri ESDM Sudirman Said yang kala itu menolak perpanjang ijin ekspor tanpa penyelesaian revisi UU Minerba.
Yang mengejutkan, kata dia, saat Menteri ESDM yang baru menjabat 20 hari kerja, Arcandra Tahar tiba-tiba dikabarkan telah menyetujui perpanjangan ijin konsentrat tanpa pembicaraan dengan DPR. Sebelum, dirinya diberhentikan presiden atas kasus dwi kewarganegaraan.
"Yang aneh menteri ESDM, waktu itu katakan tak akan perpanjang sebelum UU minerba selesai. Tapi faktanya sekarang terjadi perpanjangan tanpa pembicaraan dengan DPR. Padahal pembicaraan ini adalah pembicaraan sebelumnya," terang dia.
Meski demikian, Mulyadi menilai isyarat perpanjangan pasca relaksasi era Sudirman berakhir sebenarnya telah muncul atas rekomendasi Dirjen Minerba, Bambang Gatot.
"Katanya rekomendasi ini dikeluarkan oleh dirjen minerba karena kebetulan sudah habis 6 bulannya. Kalau enggak mereka enggak bisa ekspor," katanya.
Kemungkinan, sambung dia, pertimbangan ijin konsentrat memang sepengetahuan dan seijin mantan menteri ESDM Arcandra. Namun, administrasi rekomendasi diajukan oleh Dirjen Minerba.
"Ini yang perlu kita dalami. Karena kalau dibiarkan akan terus terjadi pelanggaran UU. Ngapain buat UU kalau untuk dilanggar. Negara kita bukan Negara hukum dong?," tandas dia.
Mulyadi menambahkan, pihaknya akan meminta pemerintah untuk prioritas memikirikan agar keluarkan perppu atau selesaikan revisi uu minerba di enam bulan kedepan.
"Target akhir tahun 2016 ini UU Minerba harus diselesaikan," pungkas dia. (icl)
