JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Konsultasi DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti anggaran di area abu-abu. Konsultsi juga menyepakati perlunya dilakukan kajian guna mencegah tumpang tindih fungsi anggaran.

"Karena banyak fungsi yang didelegasikan, apakah desentralisasi, atau dikonsentrasi. Itu bisa dikeluarkan sehingga tidak ada anggaran yang sifatnya di daerah abu-abu," kata Sri Mulyani di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Senin (29/8/2016).

Sementara itu, Sri Mulyani juga mengaku banyak melakukan pembicaraan dengan KPK tentang pengelolaan anggaran dari sisi kemampuan, yang harus disampaikan ke publik. Terlebih, soal dana desa yang sampai saat ini masih lemah pengawasannya.

"KPK sampaikan beberapa kajian yang dilakukan sebagai fungsi pencegahan," tuturnya.

"Kita sepakat untuk terus berkonsultasi supaya prinsip-prinsip ini bisa terus terjaga secara konsisten," tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPR RI Ade Komarudin (Akom) memggelar rapat konsultasi tentang RAPBN 2017 dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/8/2016).

Selain Sri Mulyani, rapat juga dihadiri oleh Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Anggota II BPK RI Agus Joko Pramono, Komisioner KPK Laode Syarif, Wakil Ketua Komisi VII Mulyadi, serta Ketua Komisi XI Melchias Mekeng. (plt)