JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Kinerja Dirut PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusuma Jati kini tengah disorot para dewan perwakilan daerah provinsi DKI Jakarta.
Pasalnya, Marina diketahui ingin mengajukan pemberhentian pegawai honorer di BUMD yang mengelola rumah potong hewan (RPH) itu dan juga membuat kebijakan sholat Jumat dengan dua shift.
Tak ayal, kondisi ini sangat meresahkan karyawan PD Dharma Jaya yang akan melakukan aksi demo di kantornya Jalan Penggilingan Raya, Jakarta Timur.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Endah Parjoko menegaskan dewan akan menunda rencana pemberian dana penyertaan modal pemerintah (PMP) untuk PD Dharma Jaya di APBD 2017 sebesar Rp98 miliar.
"Dewan minta agar pemberian dana PMP untuk PD Dharma Jaya sebesar Rp98 miliar ditunda dulu. Kalau perlu dibatalkan," kata politisi Partai Gerindra DKI ini kepada TeropongSenayan, di DPRD DKI, Jakarta, Senin (5/9/2016).
"Saya juga minta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan audit terhadap BUMD itu. Saya minta juga agar jajaran direksi jangan semena-mena melakukan kebijakan yang justru merugikan karyawan," katanya,
Soal sholat jumat yang dibagi jadi dua shift, Endah sangat menyayangkan bila kebijakan itu benar-benar dibuat oleh Dirut PD Dharma Jaya.
"Bila pengaturan sholat jadi dua shift benar terjadi, itu sangat saya sayangkan. Itu sangat tidak etis dikeluarkan seorang dirut BUMD," ujar Endah.
Sekadar diketahui, ratusan pegawai PD Dharma Jaya, berencana melakukan mogok massal dalam waktu dekat. Aksi unjuk rasa yang akan berlangsung di kantor mereka di Jalan Raya Penggilingan Nomor 36, Cakung, Jakarta Timur itu untuk memprotes tindakan arogan Direktur Utama PD Dharma Jaya.
Ketua Serikat Pekerja PD Dharma Jaya, Amrun mengungkapkan, salah satu kebijakan kontroversial itu adalah, tidak adanya kebebasan pegawai dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing.
"Misalnya Ibu Dirut meminta pegawai menjalan ibadah sholat Jumat secara bergantian. Ini kan tidak masuk akal namanya," cetus Amrun.
Tuntutan lain yang disuarakan Serikat Pekerja PD Dharma Jaya adalah tenaga kontrak yang sudah bekerja lebih dari tiga tahun agar diangkat menjadi pegawai tetap.
"Tuntutan lainnya, kami meminta perusahaan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti pegawai terdaftar dalam BPJS Kesehatan, pembayaran sesuai UMP dan lainnya," tegas Amrun.
Ketika hal ini dikonfirmasi Harian Lampu Hijau ke Dirut PD Dharma Jaya, Marina via SMS, yang bersangkutan tidak merespon. (icl)
