Berita
Oleh Alfian Risfil Auton pada hari Minggu, 18 Sep 2016 - 16:02:10 WIB
Bagikan Berita ini :

Pimpinan MPR Tantang KPK Usut Kasus Besar

52HidayatNurWahid.jpg
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (Sumber foto : ist)


JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menantang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut kasus yang lebih besar dibandingkan penangkapan Ketua DPD Irman Gusman. Ada kasus-kasus lain yang nilai dugaan suapnya jauh di atas Rp 100 juta.

Diberitakan sebelumnya, KPK menangkap tangan Irman Gusman di rumah dinasnnya, di Jakarta, Sabtu (17/9/2016) dinihari.Dalam penangkapan itu, tim KPK berhasi mengamankan uang tunai yang diduga sebagai bukti suap sebesar Rp 100 juta.

Hidayat menyorot kecilnya nilai suap dalam penangkapan itu. Dia pun menantang KPK untuk mengusut kasus, dengan nilai dugaan suap yang jauh lebih besar dari kasus Irman Gusman.

"Jangan hanya Rp 100 juta, usut juga Sumber Waras," ucap Hidayat di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Minggu (18/9/2016).

Menurut Hidayat, KPK harus berani menelusuri sampai ke akar semua dugaan kasus korupsi yang merugikan rakyat.

"KPK harus berani usut kasus-kasus besar," tegasnya. (plt)

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
HUT R1 2025 AHMAD NAJIB
advertisement
HUT RI 2025 M HEKAL
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
HUT RI 2025 SOKSI
advertisement
Berita Lainnya
Berita

AdMedika Dipercaya RS Azra Implementasi Host Bridging System Demi Percepatan Layanan Pasien

Oleh Sahlan Ake
pada hari Sabtu, 20 Sep 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Menjadi yang pertama di Bogor, AdMedika, anak perusahaan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan RS Azra resmi menggelar peresmian Host to Host Bridging System di Training ...
Berita

Legislator Muda Demokrat Harap Reformasi Kebijakan TKDN Berdampak Langsung ke Masyarakat

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang menerbitkan aturan reformasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN. Reformasi kebijakan TKDN ini tertuang ...