Jakarta
Oleh Alfian Risfil pada hari Selasa, 20 Sep 2016 - 16:31:15 WIB
Bagikan Berita ini :
Asal Tidak Mencaci

KPU DKI Sebut Ajakan Ulama Tak Memilih Pemimpin Non-Muslim Bukan SARA

43Pilgub-DKI.jpg
Ilustrasi (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua KPUD DKI Sumarno menegaskan, ajakan pemuka agama, baik ulama maupun pendeta kepada jamaahnya untuk memilih salah satu calon gubernur DKI 2017 bukan termasuk SARA.

Menurutnya, ajakan pemuka agama dari kalangan gereja yang mengajak memilih gubernur incumbent Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) karena se-agama, ataupun ajakan ulama mengajak pemilih Islam agar memilih calon gubernur Islam tidak bisa dikategorikan sebagai isu SARA.

Sumarno membolehkan ajakan tersebut, selama itu disampaikan dalam koridor yang wajar alias tanpa caci maki.

"Ajakan pemuka agama (ulama) kepada umat yang seagama untuk memilih atau tidak memilih pemimpin (muslim/non muslim) bukan termasuk SARA," kata Sumarno kepada TeropongSenayan, Jakarta, Selasa (20/9/2016).

"Jadi, boleh-boleh saja. Asal tidak disertai dengan hasutan atau permusuhan terhadap penganut agama lain," terang Sumarno.

Meski begitu, dia meminta masyarakat agar bersama-sama menjaga stbilitas Ibu Kota dengan tidak menebar isu SARA.

Dia menegaskan, KPU DKI akan menindak setiap bentuk kampanye yang berbau SARA dan itu dilarang oleh peraturan positif.
"Silahkan bermanuver. Hanya saja yang black campaign, saling serang dan sebagainya sebaiknya tak dilakukan karena hal itu sebagai pendidikan politik yang tak mendidik," kata Sumarno.‎

Sumarno menjelaskan batasan isu SARA yang dilarang adalah berkampanye menghina Suku, Agama, Ras dan Adat Istiadat.

"Batasannya sangat umum, yaitu tidak boleh menghina agama, suku, ras dan adat istiadat pihak lain," beber dia.‎(yn)

tag: #kpu  #pilkada-jakarta-2017  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DOMPET DHUAFA KURBAN 2026
advertisement
IDUL ADHA 2026 M LOKOT N
advertisement
Jakarta Lainnya
Jakarta

Integritas Pegawai Jadi Fondasi Reformasi Kemenimipas 2026

Oleh Redaksi Teropongsenayan
pada hari Rabu, 01 Apr 2026
Jakarta - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memasuki 2026 dengan membawa semangat reformasi birokrasi dan penguatan integritas aparatur. Namun tantangan sesungguhnya bukan pada ...
Jakarta

Imigrasi Jadi Motor Ekonomi, Lapas Fokus Kemandirian

JAKARTA – Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Abdullah Rasyid menegaskan bahwa arah kebijakan kementerian saat ini tidak lagi semata berorientasi pada fungsi administratif, ...