JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Meskipun PPP, PKB, dan PAN berkoalisi dengan pemerintahan Joko Widodo yang notabenenya diusung oleh PDI-Perjuangan. Namun, untuk urusan Pilgub DKI Jakarta, mereka justru bersebrangan dengan tidak mengusung pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan, Bandung, Asep Warlan Yusuf menilai, kalau ketiga parpol tersebut memang dari awal tidak ada komitmen politik untuk berkoalisi jangka panjang.

Jadi tidak heran, lanjut Asep, bila PPP, PKB, dan PAN terlihat ada jarak untuk urusan Pilgub DKI Jakarta ke Presiden Joko Widodo yang merupakan kader PDIP.

"Karena ketiga partai itu (PPP, PKB, dan PAN) berkoalisi jangka pendek, hanya untuk bisa dipermulus segala kebijakan pemerintah di parlemen seperti Undang-Undang dan pengawasan. Diluar itu, seperti Pilkada sudah tidak ada kepentingan sama sekali," kata Asep kepada TeropongSenayan, Jakarta, Rabu (28/9/2016).

Terlebih, lanjut Asep, komitmen jangka pendek itu hanya sampai 2019. Maka itu, agar semua bisa berjalan mulus, Jokowi memberi kursi menteri kepada PPP, PKB, dan PAN agar pemerintahan Jokowi bisa berjalan dengan baik.

"Tiga parpol ini mendukung pemerintahannya, bukan Jokowi-nya. Sebagai koalisi Pilpres, tak ada transaksi yang berkuasa," ucapnya.

Berbeda dengan halnya, kata Asep, sikap Golkar yang justru mendukung Presiden Joko Widodo secara personal, dan bukan kepada pemerintahannya. Dan hal ini dinamakan dengan komitmen jangka panjang, walaupun PDI-Perjuangan sendiri belum tentu akan mengusung Jokowi kembali di Pilpres 2019 mendatang.

"Kalo Golkar itu komitmen politik jangka panjang. Karena Golkar tau, tak ada figur untuk Pilpres nanti. Maka, ada barter politiknya untuk mengamankan segala kebijakan Jokowi diparlemen," jelasnya. (icl)