JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - DPR mengingatkan penyaluran pupuk bersubsidi ke petani harus segera dievaluasi. Karena, ternyata banyak mafia yang bermain dalam penyaluran pupuk bersubsidi tersebut.

"Pemerintah harus memotong jalur distribusi pupuk bersubdisi karena mafianya ada di situ. Penyalur dan pengecer yang bermain. Sebaiknya diserahkan lagi kepada KUD dan kepala desa bertangung jawab," kata anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo di Jakarta, Jumat (9/1/2015).

Menurut Firman, rakyat tetap membutuhkan pupuk bersubsidi. Karena ini untuk mendongkrak produksi pertanian. Bahkan beberapa negara maju seperti di Korea Selatan, Jepang, subsidi pupuk masih diberikan kepada petani. "Yang menjadi persoalan adalah bagaimana pengawasan di lapangan. Ini yang perlu ditingkatkan," tegasnya

Lebih jauh Firman mendesak pemerintah melakukan perbaikan subsidi pupuk, termasuk penegak hukum harus memantau penyaluran pupuk bersubsidi. "Bukan berarti pemerintah menghentikan subsidi," tegas Firman yang kini menjadi Wakil Ketua Baleg DPR.

Oleh karena itu, lanjut Firman, pemerintah semestinya membuat kebijakan yang matang terlebih dahulu. "Misalnya soal penghapusan subsidi pupuk, jangan diumumkan dulu kalau belum diputuskan. Tentu para spekulan, akan melakukan aksi penimbunan terhadap pupuk di lapangan," imbuhnya. (b)