JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Di zaman krisis ekonomi di tahun 1997an, kelompok usaha informal, termasuk para pedagang kaki lima (PKL) mampu bertahan hidup, walau tanpa dukungan pemerintah. Bahkan, kontribusinya tak bisa dibilang kecil. Karena itu, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) mendesak agar pemerintah, baik dipusat maupun di daerah-daerah, termasuk Jakarta untuk melakukan pembinaan dan mengayomi.

Ini adalah PR besar bagi Presiden Jokowi yang mengaku sebagai pelindung wong cilik itu. Ironisnya, PKL itu ibarat habis manis sepah dibuang, diminta dukungan suaranya, setelah itu disingkirkan karena menganggu lingkungan. "Kami butuh diberdayakan, dibina, diatur, bukan digusur-gusur," kata Ketua Umum APKLI Ali Mahsun, di sekretariat DPP APKLI, di Jakarta, akhir pekan ini.

Pernyataan Ali untuk menanggapi rencana Presiden Jokowi menyingkirkan para PKL dari kawasan wisata. Menurut dia, apa salah dan dosa kaum PKL hingga digusur-gusur. Jika hal itu terus dlakukan tanpa upaya pembinaan, kata Ali, dikhawatirkan akan terjadi tragedi tsunami PKL Nasional. Karena jutaan PKL beserta puluhan juta rakyat menggantungkan hidup dan ekonomi keluarga di lapak PKL di ribuan kawasan wisata diseluruh Indonesia.

"Jika kebijakan itu dipaksakan, kami akan siapkan langkah hukum," tutur Ali saat mmbacakan surat terbuka APKLI kepada Presiden Jokowi,bersama Sekjen APKLI Arifin Djakani dan penngurus lainnya. Menurut Ali yang juga dokter ahli kekebalan tubuh, penggusuran PKL dengan dalih dan alasan apapun, termasuk penertiban dan peniadaan PKL dari Kawasan Wisata merupakan pelanggaran HAM, Pancasila, dan UUD 1945. APKLI tegas menolak dan mendesak Presiden Jokowi segera membatalkan rencana tersebut.

"PKL kan juga warga negara. Asal dimanusiakan PKL mudah ditata. Jika hal tersebut dilakukan pemerintah di kawasan wisata, maka APKLI menjamin kunjungan wisatawan akan melonjak," ujar Ali. Akir-akhir ini, pihak PT KAI tengah menggusuri semua PKL yang ada di sekitar stasiun. Dia berharap, kasus serupa tidak terjadi di kawasan wisata.

APKLI yakin, PKL ada di mana-mana karena memang dibutuhkan masyarakat. Karena itu, APKLI minta agar pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah maupun dalam bentuk peraturan daerah untuk membina dan mengatur keberadaan PKL. APKLI juga mengusulkan didirikannya Badan Permodalan UMKM agar para PKL memiliki akses permodalan. (b)