JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Program penggusuran yang gencar dilakukan Pemprov DKI dianggap akan membuka celah kecurangan pada proses Pilgub DKI 2017.
Hal itu dinilai berdampak langsung pada proses pendataan pemilih. Berdasarkan data relokasi warga korban penggusuran, setidaknya ada 168.000 warga Jakarta yang terancam kehilangan hak pilih.
Jumlah itu merupakan pemilih yang telah pindah domisili sebagai korban penggusuran. Data itu ditemukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam proses verifikasi faktual face to face, dari rumah ke rumah.
Wakil Ketua Bidang Data dan Saksi Tim Pemenangan Anies-Sandi, Ahmad Sulhy mengkhawatirkan adanya potensi 168 ribu pemegang hak suara yang terancam kehilangan hak pilihnya di Pilgub DKI 2017.
Sulhy menduga, 168 ribu warga itu tidak terdata sebagai pemilih dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih yang digelar KPU DKI pada 7 September-8 Oktober 2016.
"Ini gila namanya, perlu diusut tuntas sehingga mereka yang seharusnya punya hak pilih akibat dipaksa pindah atau digusur, harus tetap terjamin dan terdata hak pilih sesuai undang-undang," kata Sulhy kepada TeropongSenayan, Jakarta, Selasa (18/10/2016).
Sulhy mengungkapkan, proses demokrasi lokal DKI untuk memperebutkan kursi gubernur dan wakil gubernur harus steril dari kecurangan.
"Jadi, jangan sampai ada peluang memanipulasi data pemilih atau cara-cara kamuflase survei yang menggiring warga secara paksa ke paslon tertentu," ujar Sulhy.
Padahal, lanjut Sulhy, banyak kebijakan dalam Pilkada DKI ini yang perlu mendapatkan pemahaman bersama, misalnya soal perbedaan mencolok jumlah total pemilih.
"Mengapa hasil analisia DP4 sebesar 7,4 juta suara, sedangkan DPT Pilpres 2014 sebesar 7,09 juta suara dengan hasil sinkronisasi DP4 dan DPT Pilpres 2014 menjadi 8,2 juta suara yang selalu dijawab oleh KPU DKI diminta menunggu hasil coklit," terang Sulhy penasaran.
"Ini ada kelebihan jumlah pemilih 1,147,483 orang dari data sebelum coklit, kini kita dengar hilangnya hak pilih warga sebesar 168 ribu orang yang diduga berasal dari kantong-kantong wilayah yang digusur Gubernur DKI sekarang," bebernya.
Karenanya, menurut Sulhy, untuk menjawab dan membantu kerisauan warga korban penggusuran tersebut, pihaknya akan membuka Posko Pengaduan Hak Pilih di setiap Kantor DPC Gerindra di enam wilayah.
"Nanti kita monitor dari kantor pusat Pemenangan Anies-Sandi di Jalan Cicurug Nomor 6 Menteng Jakarta Pusat," tandasnya.(yn)
