Berita
Oleh Bara Ilyasa pada hari Selasa, 25 Okt 2016 - 17:14:42 WIB
Bagikan Berita ini :

Komisi VII Ragukan Kebijakan Jokowi Soal BBM Satu Harga

15Eni-Maulani-Saragih.jpg
Eni Maulani Saragih (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih meragukan kebijakan Presiden Joko Widodo soal bahan bakar minyak (BBM) satu harga di seluruh Indonesia.

Eni memperkirakan, kebijakan itu hanya bisa bertahan hingga 2-10 tahun ke depannya. Terlebih selama ini PT Pertamina kerap menaikkan harga BBM sebagai upaya mencegah kerugian perusahaan pelat merah tersebut.

“Kita mendukung semua (kebijakan itu), dan kita lihat saja ujian setahun kebijakan itu. Apakah bisa berjalan lancar? Kita tunggu saja. Karena yang menjadi persoalan, apa ini bisa bertahan hingga 2-10 dan seterusnya. Apalagi kan kita sering dengar Pertamina mengaku rugi sehingga harga BBM dinaikan. Ini yang harus diantisipasi oleh pemerintah, jangan sampai tidak sehat bagi bisnis Pertamina itu sendiri. Kita tak ingin ini terjadi, kemudian harga BBM di Papua mahal lagi," ujar Eni di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (25/10/2016).

Untuk itu, politisi Partai Golkar meminta PT Pertamina berusaha untuk terus menyamakan harga BBM di Papua dengan di Jawa. Jangan sampai kebijakan Presiden Jokowi itu dianulir lagi beberapa bulan ke depan sehingga ada kesan kebijakan pemerintah itu hanya sebatas pencitraan belaka.

“Makanya kita meminta pada Pemerintah atau Pertamina mencari strategi jitu agar benar-benar kebijakan ini terus berjalan, dan jangan dianulir lagi. Karena bisa saja dianulir karena alasan bisnis di Pertamina tidak mengalami pertumbuhan,” pungkas Eni.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo Selasa (18/10/2016) lalu meresmikan program BBM Satu Harga di seluruh Indonesia agar berkeadilan di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua.

Pada kesempatan itu, Jokowi memerintahkan bawahannya bahwa harga premium dan solar di Jawa Rp 6.450/liter dan Rp 5.150/liter, sehingga warga Papua hingga di pelosok-pelosok juga harus bisa membeli dengan harga yang sama.

Harga BBM selama ini di daerah pegunungan Papua sangat mahal sekitar Rp 60.000-100.000/liter. Hal tersebut membuat pertumbuhan ekonomi Papua dan sekitarnya lambat bergerak menuju berkemajuan seperti yang diinginakan Presiden Jokowi sebagaimana termuat dalam Nawa Cita.

Dari keputusan Jokowi itu dinilai bukan hanya menguntungkan masyarakat Papua. Juga PT PLN (Persero) juga ikut diuntungkan karena biaya angkut solar untuk bahan bakar pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) juga bisa jadi lebih murah dari harga sebelumnya.(yn)

tag: #bbm  #bbm-satu-harga  #harga-bbm  #jokowi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Buka Puasa Bersama Komunitas Morgan Sports Club, Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Tingkatkan Solidaritas Kebangsaan

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 28 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua MPR RI sekaligus Ketua Dewan Pembina komunitas otomotif mobil klasik asal Inggris Morgan Sports Car Club Indonesia (MSCCI) dan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia ...
Berita

Aksi Damai GPKR di Gedung Mahkamah Konstitusi untuk Menegakkan Kedaulatan Rakyat

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Dengan semangat perjuangan tanpa titik kembali, hari ini Kamis 28 Maret 2024, Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR) akan kembali menggelar aksi damai bertempat di ...